Kilasmalut.com – Musyawarah Cabang (Muscab) perdana Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melahirkan kepengurusan baru dengan satu agenda utama: membenahi komunikasi dan koordinasi yang selama ini dinilai terputus di sektor kepelabuhanan.
Muscab yang digelar di Rumah Makan Halmahera, Senin (7/9), menetapkan Husni Amal secara aklamasi sebagai Ketua ALFI/ILFA Halut.
Dalam kepengurusan perdana tersebut, Husni didampingi Max A. Rubawange sebagai Wakil Ketua I, Nasrullah Kaiyeli sebagai Wakil Ketua II, Hasan Hadi sebagai Sekretaris, Stenly Hengkengbala sebagai Wakil Sekretaris I, Rusmiyanti Mappe sebagai Bendahara I, serta Novita Lada sebagai Bendahara II.
Usai terpilih, Husni menegaskan bahwa kehadiran ALFI/ILFA di Halut bukan sekadar membentuk organisasi baru, tetapi menjadi upaya untuk mengurai persoalan komunikasi dan koordinasi antarpihak yang berkepentingan di pelabuhan.
Ia menyebut, selama ini komunikasi antara Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), pekerja, mitra, serta sejumlah komponen di kawasan pelabuhan belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita akan upayakan mengkomunikasikan kembali yang selama ini putus. Dalam waktu dekat, kami akan mencoba melakukan roadshow dengan Pemda Halut, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Kapolres dan Kajari Halut, terutama Dinas Perhubungan Provinsi dan Satlantas. Kita harus sinergikan sistem pekerjaan di dalam pelabuhan,”tegas Husni, Senin (7/9).
Menurutnya, pembenahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh pihak yang berkepentingan dalam aktivitas kepelabuhanan harus duduk bersama untuk membangun pola kerja yang lebih jelas, terkoordinasi, dan memiliki mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
ALFI/ILFA, kata Husni, juga akan memaksimalkan pelayanan di wilayah kerja KUPP Pelabuhan Tobelo. Ia berharap ke depan hubungan kemitraan antara JPT dan seluruh mitranya tidak hanya berjalan secara informal, tetapi memiliki koridor dan mekanisme kerja yang jelas.
“Ke depan kami berharap kesejahteraan dan kemitraan JPT dengan seluruh mitranya harus lebih baik dan berubah, serta memiliki koridor dan mekanisme. Ini sebagai langkah awal yang harus dilakukan dalam kepengurusan pertama ini,”ujarnya.
Husni menjelaskan, wilayah kerja ALFI/ILFA berada dalam wilayah pelayanan hukum Pemerintah Kabupaten Halut yang secara keseluruhan berada di bawah pengawasan KUPP Pelabuhan Tobelo.
Cakupannya, lanjut dia, mulai dari pelabuhan NHM hingga Pelabuhan Dama di Loloda Kepulauan. Karena itu, JPT yang tergabung dalam ALFI/ILFA memiliki peluang untuk membuka cabang pada sejumlah pelabuhan yang berada di wilayah hukum Pemkab Halut.
Sementara itu, Wakil Sekretaris I ALFI/ILFA Halut, Stenly Hengkengbala, menjelaskan bahwa JPT merupakan jasa pengurusan transportasi yang sebelumnya dikenal dengan istilah MKL. Aktivitasnya berkaitan erat dengan sektor logistik, khususnya pengurusan transportasi dan barang.
Menurut Stenly, dalam praktik administrasi kepelabuhanan, JPT memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas bongkar-muat barang, baik barang yang turun dari kapal maupun kontainer, termasuk pengaturan muatan balik.
“Kalau berbicara soal JPT atau administrasi di pelabuhan, kita lebih cenderung melakukan stevedoring, barang-barang yang turun dari kapal maupun kontainer, begitu juga muatan balik,”tuturnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan perdana ini, ALFI/ILFA Halut kini dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan, memutus kebuntuan komunikasi, memperjelas mekanisme kerja, memperkuat kemitraan, sekaligus mendorong sistem logistik yang lebih tertata di kawasan pelabuhan Halut.(red)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !