Konflik Di Internal DPRD Halut, Akademisi : Ini Krisis Kepemimpinan Dan Gagal Kelola Politik

Kilasmalut.com – Gelombang mosi tidak percaya dari lima fraksi terhadap Ketua DPRD Halmahera Utara bukan sekadar dinamika politik biasa. Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Aji Deni, menilai kondisi ini sebagai alarm keras krisis legitimasi kepemimpinan yang kini menggerogoti tubuh legislatif.

Menurutnya, dalam sistem DPRD yang bersifat kolektif kolegial, posisi ketua bukanlah simbol kekuasaan tunggal, melainkan titik keseimbangan komunikasi dan konsensus antar fraksi. Ketika keseimbangan itu runtuh, maka yang terjadi bukan lagi perbedaan pandangan, melainkan keretakan serius dalam fondasi kelembagaan.

“Masalah utamanya bukan ideologi, tapi kegagalan total dalam manajemen politik dan komunikasi lintas fraksi. Ini yang memutus rantai kepercayaan antara pimpinan dan anggota,”tegas Aji Deni. Jumat (1/5).

Ia menyoroti sejumlah indikator krusial yang memperparah situasi, mulai dari ketidakpahaman terhadap dokumen strategis seperti APBD hingga minimnya pelibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk nyata defisit kompetensi dalam menjalankan fungsi check and balances.

Lebih jauh, Aji Deni mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi di level pimpinan telah mencapai titik berbahaya, di mana DPRD mulai kehilangan wibawa di hadapan eksekutif. Jika pimpinan gagal menguasai substansi kebijakan dan tak mampu menjembatani aspirasi fraksi, maka fungsi DPRD sebagai representasi rakyat praktis lumpuh.

“Kalau ini dibiarkan, DPRD bukan hanya kehilangan arah, tapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik daerah,”ujarnya.

Untuk meredam eskalasi yang kian memanas, ia menegaskan bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD harus segera bertindak sebagai wasit konstitusional. Proses klarifikasi terhadap Ketua DPRD dinilai krusial untuk menguji apakah tudingan yang dilayangkan merupakan pelanggaran etik atau sekadar manuver politik.

“BK tidak boleh jadi alat politik. Harus objektif, transparan, dan profesional agar keputusannya punya legitimasi moral,”katanya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti tanggung jawab partai politik pengusung yang dinilai gagal melakukan seleksi kepemimpinan secara matang. Evaluasi menyeluruh terhadap kader yang ditempatkan di kursi strategis dianggap mutlak, termasuk memperkuat pendidikan politik internal agar tidak lagi melahirkan pemimpin yang lemah secara komunikasi dan manajerial.

Aji Deni pun mengingatkan bahwa, konflik internal yang terus membesar bahkan berpotensi berujung walkout massal akan berdampak langsung pada masyarakat, terutama karena agenda-agenda kerakyatan terancam mandek.

“Kalau elit terus bertarung, rakyat yang jadi korban,”sindirnya.

Ia mengimbau seluruh pihak untuk kembali pada semangat dasar legislatif, mengutamakan kepentingan publik di atas ego politik dan sektoral. Tanpa kedewasaan politik, krisis ini diyakini akan semakin dalam dan berujung pada jatuhnya kepercayaan publik terhadap DPRD Halmahera Utara.

“Kalau tidak segera diselesaikan secara elegan dan sesuai koridor hukum, ini bukan hanya krisis kepemimpinan ini ancaman nyata bagi kualitas demokrasi lokal,”pungkasnya.(red)