Pecah Di Dalam, 6 Fraksi ‘Kudeta Politik’ Ketua DPRD Halut Cristina Terancam Tersingkir Dari Pimpinan

Walkout Jadi Bom Waktu Di Paripurna

Kilasmalut.com – Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Utara resmi masuk fase panas. Enam fraksi secara terbuka melancarkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, Cristina Lesnussa, dalam rapat internal yang dipimpin Wakil Ketua I Abdilah Bailussy bersama Wakil Ketua II Inggrid Paparang, Rabu (29/4).

Langkah ini bukan sekadar kritik biasa ini manuver politik serius yang berpotensi mengguncang stabilitas lembaga legislatif daerah.

Fraksi Demokrat, PDIP, NasDem, PAN, Gerindra, dan Kesatuan Bangsa kompak meminta pemberhentian sementara Ketua DPRD, sementara Fraksi Gelombang Rakyat dan Golkar memilih menahan diri dengan sikap abstain, menunggu proses di Badan Kehormatan (BK). Namun tekanan politik tak berhenti di situ.

Enam fraksi secara terang-terangan mengeluarkan ancaman keras, jika Cristina Lesnussa tetap memimpin agenda kedewanan, maka anggota DPRD akan melakukan walkout massal sebuah sinyal bahwa konflik ini bisa berujung pada lumpuh dan jalannya sidang.

“Ini murni aspirasi kolektif dan sah secara politik. Keputusan ini harus dihormati,”tegas, Fahmi Musa dari Fraksi Kesatuan Bangsa.

Politisi PKB ini menyebut, mosi ini lahir dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai membuat gaduh dan tidak menjalankan fungsi strategis sebagai ketua DPRD.

“Ini bukan suara satu dua orang. Puluhan anggota DPRD merasakan hal yang sama. Kalau ingin lembaga ini berjalan normal, sebaiknya legowo mundur,”sentilnya tajam.

Ia juga menepis isu intervensi politik antar partai, menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari dalam lembaga akibat minimnya pelibatan anggota dalam keputusan penting.

Dukungan senada datang dari Fraksi PAN. Jumar Mafoloi mendesak BK bergerak cepat agar konflik ini tidak berlarut dan merusak kinerja lembaga.

“Ini hak politik kami. BK harus segera proses, dan kami akan kawal sampai tuntas,”ujarnya.

Jumar menegaskan bahwa struktur pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga roda kelembagaan tetap bisa berjalan tanpa ketua.

“Kalau tetap memimpin, kami pastikan walkout,”ancamnya.

Sorotan paling keras datang dari Fraksi Demokrat melalui Janlis G. Kitong mantan Ketua DPRD Halut yang secara terbuka menilai kepemimpinan Cristina telah merusak wibawa lembaga.

“Sejak DPRD Halut berdiri, baru kali ini lembaga seperti ini diobok-obok. Bahkan isi dokumen APBD saja tidak dikuasai. Mau bernegosiasi apa dengan eksekutif?”kritiknya pedas.

Ia menyebut kondisi ini sebagai kemunduran serius dalam 19 bulan terakhir, bahkan menilai kepemimpinan saat ini mempermalukan institusi DPRD.

“Di internal saja tidak paham, apalagi komunikasi keluar. Ini mempermalukan lembaga,”sindirnya.

Demokrat pun memastikan tidak akan menghadiri rapat paripurna jika Cristina tetap memimpin.

Sikap tegas juga disuarakan lintas fraksi NasDem, PDIP, dan Gerindra yang ikut memperkuat barisan mosi tidak percaya.

Di sisi lain, Fraksi Golkar memilih lebih hati-hati. Karwanto Hohakay menilai persoalan ini masih berada dalam ranah etik dan harus diselesaikan melalui mekanisme Badan Kehormatan.

“Ini harus disikapi dengan kepala dingin. BK punya kewenangan menjaga marwah lembaga,”ujarnya.

Meski demikian, Golkar mengakui kasus ini merupakan persoalan serius yang tak bisa diabaikan.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Halut, Romeo Lindan, memastikan pihaknya segera memanggil Cristina Lesnussa untuk klarifikasi sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.

“Kami akan kaji dan sampaikan hasilnya ke pimpinan dan seluruh anggota DPRD,”katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Cristina Lesnussa belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Situasi ini menandai eskalasi konflik internal DPRD Halut ke level tertinggi ketika mayoritas fraksi tak lagi percaya pada pucuk pimpinan, maka pertanyaan besarnya, masihkah kursi ketua bisa dipertahankan, atau tinggal menunggu waktu untuk jatuh.(red)