Wabup Halut Temui Menteri KKP, Dorong 5 Desa Pesisir Masuk Prioritas Kampung Nelayan Merah Putih

Kilasmalut.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) bergerak langsung ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Wakil Bupati Halut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., menemui Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 Wb itu turut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Laksdya TNI (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum. Fokus utama audiensi tersebut adalah mendorong percepatan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam pertemuan itu, Kasman secara langsung mengusulkan lima desa pesisir di Halut untuk menjadi prioritas penerima program tersebut. Kelima desa yang diusulkan yakni Desa Kusulovra, Tolonuo, Dama, Leleoto, dan Bobale.

Kasman menilai, kelima wilayah tersebut memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, namun membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar dapat dikembangkan menjadi kawasan nelayan yang lebih produktif dan terintegrasi.

Menurutnya, masuknya lima desa tersebut dalam prioritas KNMP diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur perikanan, tetapi juga meningkatkan produktivitas nelayan serta menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

“Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap lima desa tersebut dapat diprioritaskan dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan yang maju dan berdaya saing,”ujar Kasman.

Tak hanya menyampaikan usulan, Pemerintah Kabupaten Halut juga menyatakan kesiapan untuk membangun sinergi dengan KKP dalam mendukung implementasi program tersebut di daerah.

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri diarahkan untuk membangun kawasan permukiman nelayan secara terpadu, melalui penguatan sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, serta peningkatan sektor perikanan tangkap.

Jika usulan tersebut mendapat persetujuan, lima desa yang diajukan Pemkab Halut berpeluang menjadi lokasi pelaksanaan KNMP dan memperoleh intervensi pembangunan melalui kolaborasi lintas kementerian.

Langkah Kasman menemui langsung Menteri KKP menjadi upaya Pemkab Halut untuk memastikan potensi besar wilayah pesisir tidak berhenti sebagai sumber daya alam semata, tetapi dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.(red)