DPP IMM Apresiasi Polairud Polda Malut Seberangkan 23 Siswa Di Morotai, Cilfan : Jangan Biarkan Laut Menghalangi Hak Pendidikan Anak

Kilasmalut.com – Kepedulian personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara melalui Markas Unit (Marnit) Morotai terhadap akses pendidikan anak-anak di wilayah kepulauan mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).

Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (SPM) DPP IMM, Cilfan Jaguna, mengapresiasi langkah personel Polairud yang membantu menyeberangkan 23 siswa SMP dan SMA dari Desa Samiamao menuju Desa Posi-Posi, Kecamatan Pulau Rao, Kabupaten Pulau Morotai. Bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian aparat terhadap perjuangan para siswa untuk mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan transportasi antardesa.

Bagi Cilfan, tindakan tersebut bukan sekadar pelayanan penyeberangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Ketika kondisi geografis menjadi tantangan bagi anak-anak untuk bersekolah, kehadiran aparat yang memberikan bantuan langsung patut diapresiasi.

“DPP IMM mengapresiasi langkah Polairud Polda Maluku Utara, khususnya personel Marnit Morotai, yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masa depan pendidikan anak-anak di wilayah kepulauan. Ini merupakan tindakan nyata yang patut diapresiasi karena membantu anak-anak memperoleh akses pendidikan di tengah keterbatasan transportasi,”ujarnya, Jumat (9/10).

Menurutnya, bagi anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan, perjalanan menuju sekolah bukan perkara sederhana. Laut yang harus diseberangi dan terbatasnya sarana transportasi menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kelancaran mereka mengikuti proses belajar-mengajar.

Karena itu, ia menilai langkah Polairud tersebut sejalan dengan semangat pelayanan kemanusiaan dan tagline Polri, “Polisi Bersama Masyarakat”. Kehadiran aparat tidak hanya dibutuhkan dalam menjaga keamanan perairan, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan.

“Jangan sampai kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi penghalang bagi anak-anak Maluku Utara untuk meraih masa depan. Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Karena itu, diperlukan kepedulian dan kerja sama semua pihak untuk memastikan mereka dapat bersekolah dengan aman dan nyaman,”tegasnya.

Berdasarkan informasi mengenai kegiatan tersebut, pelayanan penyeberangan dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2026, melalui program PURI ANJASMORO (Polisi Untuk Negeri Antar Jemput Anak Sekolah Morotai).

Sebanyak 23 pelajar diseberangkan menggunakan perahu fiber bermesin 15 PK dengan rute sekitar 1,1 mil laut. Untuk menunjang keselamatan, personel Polairud menyediakan jaket pelampung dan melakukan pengangkutan secara bertahap.

Ia menilai, inisiatif tersebut menunjukkan bahwa kepedulian sosial tidak harus berhenti pada pernyataan atau slogan. Kepedulian justru menjadi bermakna ketika diwujudkan melalui tindakan konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak yang sedang berjuang memperoleh pendidikan.

Namun, apresiasi terhadap Polairud tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan persoalan mendasar akses pendidikan di wilayah kepulauan.

Cilfan menegaskan, penyelesaian persoalan transportasi pelajar tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya harus mengambil peran lebih serius untuk menghadirkan solusi yang aman dan berkelanjutan.

“Apresiasi ini tidak berarti pemerintah boleh berhenti pada upaya yang sudah dilakukan Polairud. Justru, langkah tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi akses pendidikan di wilayah kepulauan. Anak-anak membutuhkan transportasi yang aman dan memadai, bukan hanya solusi sesaat,”ujarnya.

Ia mendorong agar program antar-jemput pelajar tersebut mendapat perhatian berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor. Aspek keselamatan pelayaran, ketersediaan jaket pelampung, kondisi cuaca, kapasitas angkutan, serta kebutuhan transportasi siswa harus menjadi prioritas dalam setiap pelayanan penyeberangan.

Menurut Cilfan, jangan sampai semangat membantu para pelajar hanya muncul ketika persoalan menjadi sorotan publik. Hak pendidikan anak-anak di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil harus dijamin melalui kebijakan dan pelayanan yang terencana, bukan semata-mata bergantung pada inisiatif sesaat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung sekaligus mengawasi berbagai upaya pemerintah dan aparat dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang menghadapi hambatan geografis di Kabupaten Pulau Morotai.

Bagi DPP IMM, keberpihakan terhadap masyarakat harus dibuktikan melalui tindakan yang memberikan manfaat nyata. Memastikan anak-anak dapat bersekolah dengan aman merupakan tanggung jawab bersama demi membangun generasi muda yang memiliki kesempatan berkembang tanpa terhalang kondisi geografis.

“Ketika aparat hadir membantu anak-anak menyeberangi laut demi bersekolah, kita melihat bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang dampaknya sangat berarti. Kami berharap semangat ini terus dijaga dan menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan akses,”jelasnya.

DPP IMM berharap kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat semakin diperkuat untuk menjamin akses pendidikan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh anak di Maluku Utara.

Sebab, laut boleh memisahkan pulau, tetapi keterbatasan geografis tidak boleh memisahkan anak-anak dari hak mereka untuk memperoleh pendidikan.(red)