Hubungan Bupati Dan Wabup Halut Diduga Retak, DPRD : Pembangunan Terancam Jadi Korban

Kilasmalut.com – Hubungan politik antara Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, dan Wakil Bupati, Dr. Hi. Kasman Hi. Ahmad, mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah anggota DPRD Halmahera Utara menilai keharmonisan pasangan kepala daerah tersebut diduga mulai retak dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dikhawatirkan berdampak terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penilaian itu mengemuka setelah para legislator melihat perubahan sikap kedua pimpinan daerah yang dinilai tidak lagi menunjukkan kekompakan sebagaimana pada awal masa kepemimpinan. Menurut mereka, Bupati dan Wakil Bupati belakangan lebih sering menjalankan agenda secara terpisah dan jarang terlihat bersama dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Utara, Janlis G. Kitong, mengatakan DPRD menangkap adanya perubahan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai sudah tidak lagi harmonis.

“Yang kami lihat akhir-akhir ini hubungan Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak seharmonis sebelumnya. Keduanya lebih banyak menjalankan agenda masing-masing. Ini menjadi perhatian kami di DPRD,”ujar Janlis, Jumat (10/7).

Janlis mengingatkan agar kedua pimpinan daerah tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka yang diduga berupaya mengadu domba. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, keretakan hubungan keduanya berpotensi berlangsung hingga akhir masa jabatan.

“Jangan terlalu percaya kepada orang-orang di sekitar yang justru memperkeruh hubungan. Kalau ini terus terjadi, dampaknya bukan hanya pada hubungan pribadi, tetapi juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,”tegasnya.

Ia bahkan mengungkapkan adanya dugaan bahwa salah satu program strategis pemerintah pusat di sektor perikanan, yakni program Kampung Nelayan, batal direalisasikan di Halmahera Utara. Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penilaian Janlis dan belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai penyebab batalnya program tersebut.

“Kita diduga sudah kehilangan peluang besar. Program Kampung Nelayan yang rencananya masuk ke Halmahera Utara disebut batal. Menurut kami, salah satu faktor yang diduga memengaruhi adalah tidak solidnya komunikasi di level pimpinan daerah,”katanya.

Hal senada juga di sampaikan Anggota DPRD Halmahera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Irwan Djam, mengaku prihatin dengan kondisi yang berkembang. Ia menilai hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menghambat efektivitas jalannya pemerintahan.

“Kalau pemimpin daerah saja sedang berkonflik, tentu roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Ego masing-masing harus dikesampingkan demi kepentingan masyarakat,”ujarnya.

Menurutnya mereka, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya menjaga kekompakan karena keduanya dipilih rakyat untuk bekerja sebagai satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan.

“Kalau memang ada keretakan hubungan, tentu pelayanan publik dan pembangunan bisa ikut terdampak. Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati kembali membangun komunikasi yang baik, saling memahami, dan mengingat komitmen ketika maju bersama dalam Pilkada. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi maupun politik, apalagi dengan menggunakan jargon politik Halut SETARA,”tutur mereka.

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua maupun Wakil Bupati Dr. Hi. Kasman Hi. Ahmad belum memberikan keterangan resmi terkait penilaian sejumlah anggota DPRD mengenai dugaan keretakan hubungan keduanya.(red)