Mahasiswa Hukum ‘Kepung’ Gedung KPK, Desak Gubernur Kaltim Segera Di Periksa Dugaan Korupsi Rumah Dinas Dan Mobil Mewah

Kilasmalut.com – Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berubah jadi panggung tekanan publik. Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Hukum Jakarta turun dengan satu pesan keras, jangan lindungi elite, bongkar dugaan korupsi sampai ke akar, pada Kamis (23/4).

Konvoi puluhan kendaraan pribadi mengular menuju Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sirene, pengeras suara, dan spanduk bernada tajam mengguncang lalu lintas ibu Kota, mengirim sinyal bahwa kemarahan publik tak lagi bisa dibendung.

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Mahasiswa menegaskan ini adalah “perang terbuka melawan dugaan korupsi kekuasaan” dan mengancam akan menggelar aksi beruntun hingga KPK bergerak.

Koordinator lapangan, Sandi Naim, dalam orasinya menghantam langsung, KPK didesak segera memanggil dan memeriksa Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, terkait dugaan korupsi anggaran renovasi rumah dinas senilai Rp. 25 miliar dari APBD 2025.

Tak berhenti di situ, massa juga membongkar isu pengadaan mobil mewah jenis Range Rover dengan nilai fantastis mencapai Rp. 8,5 miliar yang dinilai sebagai simbol arogansi kekuasaan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

“Ini bukan sekadar angka, ini soal moral kekuasaan. Saat rakyat diminta berhemat, pejabat justru diduga bermewah-mewahan. KPK tidak boleh diam,”teriak Sandi dari atas mobil komando.

Mahasiswa menegaskan, jika KPK lamban atau terkesan “main aman”, maka publik berhak curiga. Mereka menuntut lembaga antirasuah itu tetap independen, transparan, dan tidak tunduk pada tekanan politik.

Aksi ini disebut sebagai gelombang pertama. Massa mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar dalam aksi jilid II pekan depan jika belum ada langkah konkret dari KPK.

Tuntutan Utama Massa

Usut tuntas dugaan korupsi sebesar Rp. 25 miliar anggaran renovasi rumah dinas Pemprov Kalimantan Timur.

Panggil dan periksa Gubernur Kaltim secara terbuka di hadapan publik.

Buka seluruh dokumen anggaran ke publik untuk menguji transparansi dan akuntabilitas.

Di tengah gemuruh orasi dan tekanan massa, satu pesan menguat: publik tidak lagi percaya pada janji yang ditunggu adalah tindakan.(red)