Kilasmalut.com – Momentum Hari Tani Nasional, Ketua Fraksi Kesatuan Bangsa (FKB) DPRD Halmahera Utara, Fahmi Musa, meminta dukungan penuh pemerintah daerah untuk mempercepat pembahasan Perda Perlindungan Petani. Ia menilai, regulasi ini penting sebagai insentif bagi petani sekaligus hadiah nyata atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
Menurut Fahmi, perda tersebut sudah diusulkan melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu bersamaan dengan Perda Hilirisasi. Namun, FKB menilai kurangnya dukungan dari pemerintah membuatnya tidak menjadi prioritas. Padahal, kata Fahmi, perda ini sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan mengingat petani harus mendapat perlindungan serta dukungan kebijakan yang kuat.
“Di dalam Perda itu termuat berbagai kepentingan vital petani. Mulai dari peningkatan kesejahteraan dan daya saing melalui akses pembiayaan dan sarana produksi, perlindungan dari praktik dagang tidak sehat, penghapusan pungutan ilegal, hingga mencegah alih fungsi lahan produktif menjadi non-pertanian,”ujarnya. Rabu (24/9).
“Ada juga jaminan kepastian usaha, sistem peringatan dini gagal panen, hingga kewajiban pemerintah memberikan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan. Selain itu, perda ini mengatur penguatan kelembagaan petani lewat pendidikan, pelatihan, dan pendampingan,”sambungbya.
Ia mengungkapkan, FKB sebelumnya sudah menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Bupati. Namun, respons pemerintah masih sebatas mempelajari lebih lanjut draf perda tersebut.
“Kami menilai, sekarang adalah momentum yang tepat untuk menuntaskan pembahasan perda ini, apalagi di awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati begitu gigih mendorong hilirisasi sektor kelapa yang notabene merupakan hasil utama petani Halut,”ujarnya.
Meski demikian, FKB tetap mengapresiasi komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mendukung sektor pertanian, salah satunya dengan menghadirkan Menteri Pertanian ke Halmahera Utara. Langkah itu, kata Fahmi, harus ditindaklanjuti lebih konkret untuk kesejahteraan petani.
“Momentum ini harus dimanfaatkan, terutama dengan memastikan harga kelapa yang layak bagi petani. Perusahaan besar seperti PT NICO dan lainnya harus membeli kelapa rakyat sesuai harga yang adil, bukan menekan petani dengan harga murah,”tegasnya.(red)
