Jangan ‘Tipu’ Publik, IPSKA Dipoles Jadi ‘Prestasi’, KNPI Halut : Ini Cuma Stempel Ekspor Namun Kekayaan Daerah Lari Keluar

Kilasmalut.com – Narasi manis soal status Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) sebagai “langkah strategis” untuk mendorong ekonomi daerah kini diserang balik. Ketua Umum KNPI Halmahera Utara, Devid Marthin, secara terbuka membongkar apa yang ia sebut sebagai “ilusi prestasi” yang berpotensi menyesatkan publik.

Pernyataan keras ini dilontarkan sebagai responsnya ke Pemda Halut yang mendapatkan IPSKA dan Pemda menggangkap ini sebagai pendorong ekspor dan daya saing daerah. Bagi Devid, narasi tersebut terdengar bombastis, tetapi miskin substansi.

“Ini bukan strategi ekonomi, ini hanya dibungkus seolah-olah prestasi. Publik jangan disuguhi narasi yang setengah benar,”tegasnya, Kamis (16/4).

Bukan Prestasi Daerah, Ini Kewenangan Pusat

Devid meluruskan, IPSKA sama sekali bukan produk kebijakan daerah. Status tersebut murni penunjukan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang memberi kewenangan administratif kepada daerah untuk menerbitkan dokumen ekspor berupa SKA.

Artinya, Pemerintah Daerah Halmahera Utara hanya bertindak sebagai “mesin stempel” bukan aktor utama yang menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor tersebut.

“Kalau hanya diberi kewenangan menerbitkan dokumen, itu bukan prestasi strategis. Itu fasilitas administratif. Jangan dipoles seolah-olah ini kemenangan besar,”sindirnya tajam.

Narasi “Strategis” Dinilai Menyesatkan

KNPI Halut menilai penggunaan istilah “strategis” tanpa diikuti dampak nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bentuk penggiringan opini yang berbahaya.

“Strategis itu harus ada uang masuk ke daerah. Harus ada PAD naik. Kalau tidak ada, ini cuma retorika kosong,”ucapnya.

Kekayaan Keluar, Daerah Kebagian Nol

Fakta di lapangan, Halmahera Utara memiliki komoditas ekspor unggulan kelapa, kopra, pala, hingga cengkeh. Nilainya besar, perputarannya tinggi. Namun ironisnya, kontribusi terhadap kas daerah dinilai nyaris tak terasa.

“Barang keluar terus, nilainya miliaran, tapi yang kembali ke daerah hampir nol. Ini paradoks. Kita seperti hanya jadi pintu keluar, bukan penerima manfaat,”ungkapnya.

Kondisi ini, menurut KNPI, menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam tata kelola ekonomi daerah di mana kekayaan alam terus mengalir keluar tanpa skema imbal balik yang adil.

Jangan Bangga Jadi Penonton di Rumah Sendiri

KNPI Halmahera Utara mendesak pemerintah daerah berhenti berpuas diri pada capaian administratif yang bersifat simbolik, dan mulai bertarung pada substansi fiskal yang nyata.

Mereka menuntut langkah konkret

memastikan eksportir terdaftar dan membayar pajak di daerah, mengoptimalkan PAD dari aktivitas ekspor dan memperjuangkan kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah penghasil.

“Jangan sibuk pegang ‘tiket ekspor’, tapi lupa ambil hasilnya. Rakyat tidak butuh simbol rakyat butuh uang masuk ke daerah,”tegas Devid.

Alarm Keras, Jangan Sampai Halut Jadi Korban Sistem

Di akhir pernyataannya, Devid melontarkan peringatan keras, tanpa strategi lanjutan, IPSKA hanya akan menjadi “topeng kemajuan” yang menutupi kenyataan pahit yakni derasnya aliran kekayaan keluar tanpa penguatan ekonomi daerah.

“Kalau hanya mempermudah barang keluar tanpa memastikan apa yang kembali, ini bukan kemajuan. Ini mempercepat pengurasan kekayaan daerah secara legal,”pungkasnya.(red)