Kilasmalut.com – Mutasi jabatan Eselon II, III, dan IV di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun ini dipastikan tak akan berjalan seperti ‘gonta-ganti kursi’ seenaknya.
Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, menegaskan bahwa setiap pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian pejabat harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kewenangan mutasi memang ada di tangan kepala daerah, namun bukan berarti bisa digunakan sesuka hati.
“Dalam undang-undang jelas, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat adalah wewenang Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Tapi itu bukan berarti bebas semena-mena,”tegas Piet Hein usai rapat paripurna di DPRD Halut, Rabu (13/8).
Ia mengaku hingga kini belum melakukan mutasi besar-besaran. Langkah itu akan ditempuh hanya untuk kasus khusus yang memang mendesak dan sesuai aturan.
“Sampai hari ini kami belum melakukan rolling jabatan, karena ada tahapan yang wajib dilalui. Jangan gegabah, apalagi kalau hanya untuk kepentingan sesaat,”ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pola mutasi pejabat di Halut ke depan akan lebih terkendali.(red)
