42 Persen Pupuk Subsidi Diduga Hilang, LMND Semprot Distan Halut Dan CV. Pustaka Tani

DPRD Halut Didesak jangan Tutup Mata

Kilasmalut.com – Kemarahan petani akhirnya meledak. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Halmahera Utara bersama para petani mendatangi DPRD Halmahera Utara, dalam audiensi panas yang digelar di Ruang Rapat Bangsaha, Senin (11/5).

Audiensi yang turut menghadirkan Dinas Pertanian dan CV Pustaka Tani itu berubah menjadi forum “pengadilan moral” terhadap buruknya tata kelola sektor pertanian di Halmahera Utara yang dinilai semakin mencekik kehidupan petani, khususnya petani holtikultura.

LMND Halut secara terbuka membongkar sejumlah persoalan serius yang selama ini membebani petani, mulai dari dugaan carut-marut distribusi pupuk subsidi, bantuan kelompok tani yang mandek, hingga minimnya kepedulian pemerintah terhadap lahan pertanian yang rusak diterjang banjir.

Salah satu sorotan paling tajam adalah terkait pupuk subsidi. Negara diketahui menyediakan empat jenis pupuk subsidi untuk petani, namun di Halmahera Utara petani disebut hanya menerima dua jenis pupuk saja.

“Situasi ini dinilai sebagai bentuk kegagalan distribusi yang sangat merugikan petani karena kebutuhan unsur hara tanaman tidak terpenuhi secara maksimal, sementara biaya produksi terus melonjak,”ujar Ketua LMND Halut, Arganto Kotu

Tak hanya itu, LMND juga menyoroti “hilangnya” 42 persen pupuk subsidi yang disebut tidak pernah sampai ke tangan petani. Persoalan ini memantik tanda tanya besar dan memunculkan dugaan adanya kekacauan distribusi yang harus dibuka secara terang-benderang kepada publik.

“Ke mana 42 persen pupuk subsidi itu dialokasikan? Kenapa tidak sampai ke petani? Ini harus dijelaskan secara transparan,”tegasnya.

DPRD Halmahera Utara juga ikut disemprot karena dinilai tidak memiliki keberpihakan nyata terhadap petani, terutama bagi masyarakat Galela Utara yang lahannya hancur diterjang banjir namun hingga kini belum mendapat perhatian serius maupun solusi konkret dari pemerintah daerah.

Di tengah kondisi itu, persoalan lain kembali mencuat. Sebanyak 36 kelompok tani disebut belum menerima pencairan anggaran bantuan sarana produksi tahun 2025, padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menopang aktivitas pertanian masyarakat.

LMND menilai mandeknya bantuan tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak memicu kecurigaan dan kemarahan publik terhadap pengelolaan anggaran pertanian di daerah.

Belum selesai sampai di situ, para petani juga mengeluhkan langkanya BBM subsidi jenis bio solar yang membuat distribusi hasil panen dan operasional alat pertanian semakin sulit. Sementara harga plastik mulsa dan tali gawer terus meroket hingga memperparah biaya produksi petani holtikultura.

Dalam forum itu, LMND menegaskan bahwa DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah penderitaan petani. Mereka mendesak agar DPRD Halmahera Utara segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pertanian guna membongkar dan menyelesaikan seluruh persoalan pertanian secara serius, transparan, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, perjuangan membela hak-hak petani tidak akan berhenti sampai pemerintah daerah dan DPRD benar-benar menghadirkan solusi nyata.

“Petani sudah terlalu lama dibiarkan berjuang sendiri. Kalau pemerintah terus diam, maka krisis pertanian di Halmahera Utara hanya tinggal menunggu waktu,”tegasnya.(red)