Skandal Perjalanan Dinas DPRD Kota Ternate Diduga ‘Disulap’ : GMKI Sebut Potensi Perampokan Uang Rakyat

Kilasmalut.com – Dugaan kasus perjalanan dinas kembali menerpa lembaga legislatif di Kota Ternate. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ternate melontarkan kritik keras terhadap dugaan praktik manipulasi laporan perjalanan dinas yang menyeret sejumlah anggota DPRD Kota Ternate.

Modus yang disorot cukup mencengangkan, menginap di hotel hanya satu malam, tetapi dilaporkan empat malam penuh dalam dokumen perjalanan dinas, sehingga honor yang diklaim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diduga membengkak.

Ketua GMKI Cabang Ternate, Suprio Datang, menyebut dugaan tersebut sebagai praktik yang memalukan dan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Kalau benar anggota DPRD hanya menginap satu malam tapi melaporkan empat malam, itu bukan lagi sekadar kesalahan administrasi. Itu sudah masuk dugaan manipulasi laporan perjalanan dinas yang berpotensi merampok uang rakyat,”tegas Suprio, Sabtu (6/3).

Menurutnya, praktik semacam ini menunjukkan mentalitas lama yang masih bercokol di tubuh lembaga legislatif, sementara sistem keuangan pemerintah saat ini sudah semakin transparan dan berbasis digital.

GMKI menyoroti bahwa perjalanan dinas DPRD ke sejumlah kota seperti Jakarta, Manado, dan Ambon kerap dilakukan dengan alasan rapat komisi atau kunjungan kerja. Namun, organisasi mahasiswa tersebut mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut jika sebagian agenda sebenarnya dapat dilakukan secara daring.

“Di era digital 2026, banyak agenda pemerintahan bisa dilakukan melalui pertemuan virtual. Tapi perjalanan dinas tetap dipaksakan. Ini yang membuat publik curiga bahwa perjalanan tersebut hanya menjadi ladang mencari honor,”kata Suprio.

Selain itu, GMKI juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat DPRD yang seharusnya melakukan verifikasi ketat terhadap bukti perjalanan sebelum anggaran dicairkan.

Menurut Suprio, validitas perjalanan dinas sebenarnya sangat mudah ditelusuri, mulai dari tiket penerbangan, catatan check-in hotel, hingga rekam jejak transaksi dalam sistem keuangan pemerintah.

“Harusnya sangat gampang dicek. Ada log hotel, ada tiket pesawat, ada data sistem keuangan pemerintah. Kalau manipulasi seperti ini masih bisa lolos, berarti pengawasan internal sangat lemah,”ujarnya.

GMKI memperkirakan potensi kerugian daerah dari satu perjalanan dinas fiktif bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jika praktik tersebut terjadi secara sistematis dalam satu tahun anggaran, kerugian daerah bahkan bisa menembus angka miliaran rupiah.

“Uang sebanyak itu seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki jalan rusak, membantu nelayan, atau membiayai pendidikan anak-anak di Ternate. Tapi malah diduga habis untuk perjalanan dinas yang direkayasa,”kata Suprio.

Atas dugaan tersebut, GMKI mendesak aparat pengawasan dan penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap laporan perjalanan dinas DPRD Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau benar ada permainan seperti ini, maka harus dibongkar sampai tuntas. DPRD adalah wakil rakyat, bukan tempat memperkaya diri dari anggaran daerah,”tegasnya.(red)