Di Tengah Pesta HUT Ke-23, GP Ansor Bongkar Wajah Buram Pembangunan Di Halut Dan Ketimpangan Masih Jadi Warisan

Kilasmalut.com – Tepat pada 31 Mei 2026, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) genap berusia 23 tahun. Namun di tengah perayaan hari jadi daerah, suara kekecewaan masyarakat kembali mencuat. Janji pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan pemerintah dinilai masih jauh dari kenyataan.

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Halmahera Utara secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kondisi infrastruktur yang hingga kini masih memprihatinkan, terutama di Kecamatan Loloda Utara (Lolut).

Ketua GP Ansor Halut, Rifky R. Kasibit, menegaskan bahwa memasuki usia ke-23 tahun, Halmahera Utara seharusnya sudah mampu keluar dari persoalan dasar yang terus diwariskan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya.

“Usia Kabupaten Halut sudah 23 tahun, tetapi pemerataan pembangunan masih menjadi keluhan utama masyarakat. Banyak wilayah masih seperti tertinggal dari arus pembangunan,”tegas Rifky. Minggu (31/5).

Menurutnya, kondisi jalan dan jembatan di Loloda Utara merupakan potret nyata kegagalan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.

Ia menyoroti akses jalan yang rusak berat dan minimnya infrastruktur jembatan yang hingga kini belum juga mendapat penyelesaian serius. Akibatnya, aktivitas masyarakat terus terhambat dan risiko keselamatan warga semakin tinggi.

“Pemda Halut tidak boleh terus bersembunyi di balik status jalan provinsi atau nasional. Yang merasakan penderitaan itu adalah masyarakat Halut. Pemerintah daerah harus hadir dan mencari solusi, bukan sekadar melempar tanggung jawab,”katanya.

Rifky bahkan menyebut kondisi jalan di Loloda Utara saat ini lebih buruk dibanding beberapa tahun sebelumnya. Pergantian bupati demi bupati, menurutnya, belum mampu menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

“Dari satu periode ke periode berikutnya, dari satu bupati ke bupati lainnya, persoalan yang sama terus diwariskan. Jalan rusak, jembatan belum ada, masyarakat tetap menderita. Lalu apa yang sebenarnya berubah?”sindirnya.

Kritik GP Ansor tidak berhenti pada sektor infrastruktur jalan. Rifki juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah Halut.

Menurutnya, masih terdapat sekolah-sekolah dengan bangunan yang sudah tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Ironisnya, persoalan tersebut seakan luput dari perhatian serius pemerintah daerah.

“Bagaimana kita berbicara tentang peningkatan kualitas SDM jika masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan? Ini menunjukkan bahwa pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,”ujarnya.

Tak hanya itu, wajah ibu kota kabupaten pun tak luput dari sorotan. GP Ansor menilai fasilitas pelayanan publik di pusat Kota Tobelo masih jauh dari kata memadai.

Ketiadaan terminal representatif untuk rute Tobelo-Galela, Tobelo-Loloda hingga Tobelo-Sofifi menjadi bukti nyata lemahnya perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, badan jalan dan area pertokoan terpaksa difungsikan sebagai terminal bayangan bagi kendaraan penumpang.

“Kondisi ini sangat memalukan. Kabupaten yang sudah berusia 23 tahun tetapi belum mampu menyediakan terminal yang layak. Akhirnya depan toko menjadi terminal dadakan. Ini bukan wajah daerah maju,”kritiknya.

Ia juga menambahkan bahwa sejumlah ruas jalan di pusat Kota Tobelo kini mulai mengalami kerusakan namun belum mendapat penanganan memadai. Jika jalan di pusat kota saja luput dari perhatian, maka kondisi infrastruktur di wilayah terpencil dipastikan jauh lebih memprihatinkan.

Momentum HUT ke-23 Halmahera Utara, kata Rifki, seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintahan Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad.

Menurutnya, slogan “SETARA” yang diusung pemerintah daerah tidak boleh berhenti sebagai jargon politik yang indah didengar tetapi kosong dalam pelaksanaan.

“Jangan sampai SETARA hanya menjadi slogan yang dipasang di baliho dan pidato seremonial. Jika pemerataan pembangunan masih menjadi mimpi bagi masyarakat, maka tidak ada perbedaan berarti dengan kepemimpinan sebelumnya. Rakyat tidak butuh slogan, rakyat butuh bukti,”pungkasnya.

Momentum HUT ke-23 Halut, jangan hanya merayakan agenda seremonial, tetapi HUT ke-23 menjadi memontum evaluasi program yang telah di rencanakan.

Di usia yang ke-23 tahun, pertanyaan besar kini menggantung di benak masyarakat Halmahera Utara, apakah pembangunan benar-benar bergerak menuju pemerataan, atau hanya berputar di sekitar pusat kekuasaan sementara wilayah pinggiran terus dibiarkan tertinggal.(red)