Kilasmalut.com – Proyek pemasangan jaringan perpipaan dan sanitasi di kawasan perumahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kao, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), mulai menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halut telah memanggil dan meminta klarifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Niko Oranye, terkait pelaksanaan pekerjaan yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Halut dengan nilai anggaran mencapai Rp.13 miliar lebih.
Pemanggilan berlangsung pada Jumat (13/11). Niko menjalani pemeriksaan klarifikasi sejak pukul 15.00 hingga 18.40 WIT.
Niko Oranye membenarkan dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Halut untuk memberikan penjelasan terkait proyek pemasangan jaringan perpipaan dan sanitasi di kawasan perumahan RTLH Kao.
“Iya, benar. Saya sudah dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait proyek pemasangan jaringan perpipaan dan sanitasi di Kao,”ungkap Niko saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).
Ia menjelaskan, kewenangan Dinas PUTR Halut dalam proyek tersebut hanya sebatas pembangunan fisik jaringan perpipaan dan sarana pendukung. Sementara pengelolaan serta pengoperasian fasilitas air bersih menjadi tanggung jawab PDAM Halut.
Menurutnya, pekerjaan fisik proyek tersebut telah rampung 100 persen dan diserahterimakan dari Dinas PUTR kepada PDAM Halut pada 2025 lalu.
Namun, persoalan muncul karena hingga kini fasilitas air bersih tersebut belum beroperasi secara optimal. Niko berdalih, pengoperasian jaringan membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, terutama untuk kebutuhan listrik.
“Air ini berjalan atau tidak, itu tergantung PDAM, karena kami sudah serahterimakan setelah pekerjaan fisik selesai. Sekarang belum dioperasikan karena biayanya sangat tinggi. Walaupun ada pelanggan yang membayar, tetapi belum bisa menutupi biaya operasional mereka. Itu informasi yang kami dapat,”jelasnya.
Ia menduga, belum mengalirnya air bersih ke masyarakat menjadi salah satu alasan penyidik meminta keterangannya terkait proyek bernilai belasan miliar rupiah tersebut.
“Mungkin karena masalah air yang belum jalan ini sehingga ada keluhan dari masyarakat. Makanya penyidik Polres Halut memanggil saya untuk memberikan klarifikasi soal proyek tersebut,”bebernya.
Lebih lanjut, Niko menyebut kapasitas air dari proyek tersebut mencapai 200 meter kubik. Besarnya kapasitas itu, menurut dia, membutuhkan pasokan listrik dan biaya operasional yang tidak sedikit sehingga fasilitas tersebut belum dioperasikan.
“Kapasitas air itu mencapai 200 kubik. Makanya membutuhkan biaya listrik yang besar sehingga sampai sekarang belum berjalan,”ungkapnya.
Kendati demikian, penjelasan mengenai rampungnya pekerjaan fisik dan alasan belum beroperasinya fasilitas tersebut masih menjadi keterangan dari pihak PPK.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp.13 miliar lebih, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas proyek tersebut. Sebab, keberhasilan pembangunan infrastruktur air bersih tidak semata-mata diukur dari rampungnya pekerjaan fisik atau serah terima aset, tetapi juga dari manfaat nyata yang dapat dinikmati masyarakat.(red)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !