DPD IMM Malut Apresiasi Kinerja BPJN, Abdul Hamid Payapo Dinilai Mampu Pacu Percepatan Infrastruktur

Kilasmalut.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara mengapresiasi langkah percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan serta jembatan yang dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPJN, Abdul Hamid Payapo.

Apresiasi tersebut diberikan menyusul sejumlah pekerjaan infrastruktur yang menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu sekitar enam bulan sejak Abdul Hamid mulai bertugas di Maluku Utara. DPD IMM menilai, sejumlah persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi perhatian masyarakat mulai mendapat penanganan, termasuk kerusakan akibat bencana alam.

Ketua DPD IMM Maluku Utara, Taufan Baba, menyebutkan beberapa pekerjaan yang menjadi perhatian organisasi mahasiswa tersebut, di antaranya percepatan penanganan longsoran Ngade di Kota Ternate, pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), serta penanganan sementara Jembatan Ake Aru yang terdampak bencana.

Selain itu, BPJN Maluku Utara juga mempercepat penyelesaian Jembatan Ake Sakita dan sejumlah jembatan lainnya di Halut. Pekerjaan lantai Jembatan Kali Oba dan Jembatan Akelamo, penanganan ruas jalan Weda–Mafa–Matuting–Saketa, hingga pembangunan Box Culvert Kayu Merah di Kota Ternate turut masuk dalam daftar pekerjaan yang mendapat apresiasi.

“Respons BPJN terhadap persoalan lingkungan dan kebencanaan juga patut diapresiasi. Di antaranya penanganan kebakaran hutan di ruas Mafa–Matuting–Saketa serta kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Takome, Kota Ternate,” ungkap Taufan, Rabu (4/11).

Menurutnya, respons terhadap berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak sekadar berbicara tentang penyelesaian proyek fisik. Lebih dari itu, dibutuhkan kecepatan bertindak, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan merespons kondisi darurat yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

Taufan juga menyoroti perhatian Abdul Hamid terhadap pengawasan pekerjaan di lapangan. Sejak mulai bertugas, Plt. Kepala BPJN tersebut dinilai aktif melakukan pengecekan terhadap sejumlah proyek infrastruktur, termasuk program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada ruas Ngidiho–Lapi di Kabupaten Halut.

Bagi DPD IMM, pengawasan langsung merupakan aspek penting untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu, serta diselesaikan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Sebab, percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kualitas dan ketahanan infrastruktur.

Di sisi lain, pendekatan koordinatif dengan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan. Komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota diperlukan agar program pembangunan jalan dan jembatan benar-benar menjawab kebutuhan serta prioritas masing-masing wilayah.

Tantangan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara memang tidak ringan. Sebagai provinsi kepulauan, keterbatasan konektivitas antarkawasan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Ketersediaan jalan dan jembatan yang memadai menjadi kunci untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta membuka akses wilayah yang selama ini menghadapi keterisolasian.

DPD IMM Maluku Utara berpandangan, pembangunan infrastruktur harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah jembatan yang diselesaikan, melainkan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Konektivitas yang semakin baik diharapkan mampu membuka akses masyarakat terhadap pusat perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai aktivitas ekonomi produktif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

“Atas berbagai langkah tersebut, DPD IMM Maluku Utara menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya Abdul Hamid Payapo bersama seluruh jajaran BPJN Maluku Utara dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur,” tegas Taufan.

Meski demikian, IMM berharap capaian tersebut tidak membuat jajaran BPJN berpuas diri. Percepatan pekerjaan harus terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, ketepatan mutu, serta pengawasan yang konsisten agar setiap proyek memberikan manfaat jangka panjang.

DPD IMM juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada pencapaian target proyek dan penyerapan anggaran. Setiap pekerjaan harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi DPD IMM Maluku Utara, infrastruktur yang berkualitas bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas peluang ekonomi, dan mendorong kemajuan Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan. (red)