5 Fraksi ‘Goyang’ Kursi Ketua DPRD Halut, Golkar Pasang Badan Bela Cristina Lesnussa 

Kilasmalut.com – Konflik di tubuh DPRD Halmahera Utara berubah jadi “perang terbuka”. Lima fraksi resmi menggulirkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, Cristina Lesnussa, disertai tuduhan pelanggaran etik yang kini memicu benturan keras antar kubu.

Rapat yang seharusnya membahas agenda kelembagaan justru berubah jadi ajang  “serangan politik“. Desakan sanksi hingga wacana pemberhentian sementara terhadap sang ketua mencuat terang-terangan di forum resmi.

“Suasana rapat panas. Ada fraksi yang mendorong sanksi bahkan pemberhentian sementara,”ungkap Ketua Fraksi Golkar, Karwanto Hohakay. Sabtu (2/5)

Isu yang digulirkan pun tajam, mulai dari tudingan tidak maksimal menjalankan reses hingga disebut lebih sering berada di luar daerah dibanding berkantor.

Namun Golkar langsung pasang tameng. Karwanto menilai tuduhan itu keliru dan berbahaya jika terus digiring tanpa mekanisme resmi.

“Jangan kita jadi hakim. Kalau ada pelanggaran, serahkan ke Badan Kehormatan. Ini bukan ruang penghakiman liar,”tegasnya.

Golkar bahkan menyebut aktivitas Cristina selama ini sah dan bagian dari agenda resmi mulai dari Musda Golkar di Ternate, retret nasional di Magelang, hingga agenda strategis di Jakarta.

Di tengah eskalasi konflik, Karwanto mengingatkan DPRD tidak terseret terlalu jauh dalam “drama internal” yang berpotensi melumpuhkan fungsi lembaga.

“Jangan habiskan energi untuk konflik. DPRD punya tugas besar, bukan panggung pertikaian,”sindirnya.

Ia juga menegaskan, isu pergantian pimpinan bukan domain forum bebas DPRD, melainkan hak penuh partai politik.

Sementara itu, Cristina Lesnussa tak tinggal diam. Ia membantah seluruh tudingan dan menyebut serangan tersebut tidak berdasar.

“Saya sudah reses di Desa Ngidiho dan Towara. Itu fakta, bukan klaim,”tegasnya.

Ia bahkan menantang balik tuduhan dengan bukti kehadiran, termasuk tanda tangan resmi Kepala Desa Towara.

Terkait isu “jarang berkantor”, Cristinas menjelaskan dirinya mengikuti retret nasional Ketua DPRD di Magelang selama sepekan, sebelum kembali dan memimpin rapat paripurna.

Agenda ke Jakarta pun, menurutnya, telah dikomunikasikan ke pimpinan DPRD dan yang paling krusial, tidak menggunakan uang daerah.

“Saya tidak pakai SPPD. Itu agenda partai,”ucapnya singkat.

Di tengah badai politik ini, satu hal jadi jelas, konflik internal DPRD Halut tak lagi sekadar beda pendapat ini sudah menjelma menjadi pertarungan kekuasaan terbuka yang bisa berujung pada pergeseran kursi pimpinan.

Pertanyaannya kini, apakah ini murni soal etik, atau ada agenda politik yang lebih besar di balik layar.(red)