
Kilasmalut.com – Retakan di tubuh DPRD Halmahera Utara tak lagi sekadar isu internal. Ia telah menjelma menjadi ledakan politik terbuka. Lima fraksi resmi mengibarkan bendera perlawanan melalui mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, Cristina Lesnusa sebuah sinyal keras bahwa krisis kepemimpinan sudah mencapai titik kritis.
Mosi itu diledakkan dalam rapat internal DPRD, Rabu (29/4), di ruang rapat utama kantor DPRD. Dipimpin Wakil Ketua I Abdilla Bailusy dan Wakil Ketua II Inggrid Paparang, forum yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi justru berubah menjadi arena pembangkangan politik. Lima fraksi kompak menyatakan satu sikap: kepercayaan terhadap pimpinan telah runtuh.
Bukan tanpa alasan. Sejumlah fraksi secara terbuka menuding Cristina gagal total menjalankan peran strategisnya. Ia dianggap tak mampu menjembatani aspirasi rakyat, mandek dalam membangun komunikasi politik, dan kehilangan kendali atas dinamika internal lembaga.

Lebih keras lagi, Ketua DPRD dituding memutus jalur komunikasi penting, memperkeruh koordinasi lintas pimpinan, hingga membiarkan konflik internal berlarut tanpa solusi. Akumulasi kekecewaan itu akhirnya meledak bukan lagi dalam bisik-bisik, tapi dalam mosi terbuka yang mengguncang legitimasi kekuasaan.
Dampaknya tak main-main. DPRD Halut kini berada di ambang kelumpuhan institusional. Ancaman walk out dari sejumlah fraksi membayangi rapat-rapat penting, termasuk paripurna. Jika ini terjadi, fungsi legislasi dan pengawasan berpotensi macet total sementara kepentingan publik terancam terabaikan.
Situasi ini menjadi alarm keras, lembaga perwakilan rakyat sedang digerogoti konflik internal yang kian brutal.
Kini publik menunggu apakah Cristina Lesnusa masih mampu bertahan di tengah gelombang perlawanan, atau justru ini awal dari skenario lengser paksa yang tak terhindarkan.(red)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !