Kejari Halut Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Luari

Kilasmalut.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut) menetapkandua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan danpenggunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Tahun Anggaran 2024.

Tersangka berinisial HB (49 tahun) dan YS (58 tahun), warga Desa Luari, KecamatanTobelo Utara, yang dimana HB diketahui berprofesi sebagai wiraswasta sedangkan YS berprofesi sebagai Petani. Penetapan tersangka dilakukan oleh Jaksa Penyidik berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-01/Q.2.12/Fd.2/11/2026, Tanggal 11 November 2026, tersangka HB (49 tahun) selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid.

Surat penetapan tersangka Nomor : B-02/Q.2.12/Fd.2/1 1/2026, Tanggal 11November 2026, terhadap YS (58 tahun) Selaku Bendahara Panitia Pembangunan Masjid. Bahwa tim penyidik telah memperoleh 2 alat bukti permulaan yang sah guna untuk menentukan tersangka.

Tersangka HB selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur berdasarkan SK Kepala Desa Luari Nomor 141/06/DS-L/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan tersangka YS selaku Bendahara Panitia, bertempat di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, pada tahun 2024, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan tersebut berupa menguasai dan mengelola dana hibah pembangunan masjid yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.500 juta yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keabsahannya.

Dana hibah tersebut digunakan untuk kegiatan di luar peruntukan sebagaimana yang telag ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor149/NPHDMALUT/2024.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp223.823.300 juta, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/87/LH-PKKN/INSPEKTORAT/2026 tanggal 4 September 2026.

Perbuatan tersebut selanjutnya dianalisis melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang hukum pidana jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun2001 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 hurufc Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023tentang Kitab undang-undang hukum pidana jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tetap memperhatikan hasil pembuktian dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 20 Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori paling banyak kategori VI.

Kedua tersangka akan telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2026 sampai dengan 30 November 2026, di rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari Halmahera Utara.

Kajari Halut, Rahmat, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara, khususnya dana hibah yang dimana untuk kepentingan keagamaan dan masyarakat.

“Kami jaksa akan menjaga agar dana hibah dapat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan,”ucapnya.

Sebelum dilakukan penahanan, kedua tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter RSUD Tonelo.

“Iya jadi sebelum kita tahan kedua tersangka ini menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum penahanan, kesehatan keduanya dinilai sehat,”ujarnya.

Penyidik akan terus mendalami perkara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kejari Halut menjunjung asas praduga tak bersalah dan mengimbau masyarakat menunggu proses hukum yang berlaku.(red)