Petani Ditekan Saat Harga Dunia Melonjak, KNPI Halut Semprot PT. NICO, Ini Bukan Kebijakan Tetapi Penindasan Ekonomi

Kilasmalut.com – Gelombang kemarahan mulai membesar. Ketua KNPI Halmahera Utara, Devid Marthin, melontarkan kritik tajam terhadap rencana penurunan harga buah kelapa oleh PT NICO yang dinilai tidak masuk akal, tidak adil, dan menyengsarakan petani.

Di tengah tren kenaikan harga kelapa dan produk turunannya di pasar global mulai dari santan hingga minyak kelapa kebijakan penurunan harga di tingkat lokal justru memantik dugaan adanya ketimpangan serius dan permainan dalam tata niaga kelapa di Halmahera Utara.

“Ini bukan sekadar kebijakan keliru. Ini bentuk nyata ketidakadilan ekonomi. Saat harga dunia naik, petani justru ditekan. Ini logika yang jungkir balik,”tegas Devid, yang dikenal sebagai Presiden Pemuda Halmahera Utara. Kamis (2/4).

KNPI mengungkap, harga yang dipatok sekitar Rp2.500 per butir hanyalah angka semula. Fakta di lapangan, petani justru hanya menerima Rp1.800–Rp2.000 per butir, akibat permainan tengkulak dan rantai distribusi yang tidak sehat.

“Jangan jual angka di atas kertas. Realitasnya petani dipaksa menerima harga jauh lebih rendah. Kalau ini masih mau diturunkan, ini sudah masuk kategori penindasan ekonomi,”kecamnya.

Tak hanya itu, KNPI juga membidik Perda Nomor 02 tentang hilirisasi kelapa yang dinilai justru menjadi alat pembatas, bukan solusi. Alih-alih menyejahterakan, regulasi tersebut disebut menciptakan ketergantungan pasar yang berbahaya.

“Ketika akses petani dikunci dan pilihan pembeli dibatasi, yang terjadi adalah monopsoni satu kekuatan pembeli mengendalikan harga. Ini bukan pasar sehat, ini jebakan ekonomi,”ungkapnya.

Dalam kondisi tersebut, petani dinilai kehilangan daya tawar dan dipaksa tunduk pada harga yang ditentukan sepihak.

“Ini bukan lagi soal pasar. Ini sistem yang membiarkan petani terjepit tanpa pilihan. Kalau dibiarkan, ini adalah bentuk kemiskinan terstruktur yang terus dipelihara,”tegasnya.

KNPI menegaskan, hilirisasi seharusnya menjadi jalan keluar, bukan alat penguncian ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kalau petani tak bisa menjual bebas dan harga ditekan, itu bukan hilirisasi itu penguasaan pasar terselubung,”ucapnya.

Sebagai sikap tegas, KNPI Halmahera Utara mendesak

PT NICO segera membatalkan rencana penurunan harga kelapa, Pemerintah daerah mengevaluasi total implementasi Perda No. 02, Aparat memperketat pengawasan terhadap praktik tengkulak, Membuka akses pasar seluas-luasnya agar petani tidak terjebak satu jalur distribusi.

“Kami ingatkan, petani bukan objek yang bisa diinjak. Jika ini terus dipaksakan, kami pastikan perlawanan akan terjadi,”tutup Devid Marthin dengan nada keras.(red)