160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

Diduga Manipulasi Volume Lahan, 12 Warga Popilo Rugi Rp.235 Juta, KNPI Ultimatum PLTS 3 Hari

Ketua KNPI Halut, Sofyan Lajame

Kilasmalut.com – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), kembali menuai sorotan. Dugaan ketidaksesuaian data pengukuran hingga selisih pembayaran yang merugikan 12 warga pemilik lahan memicu aksi unjuk rasa, Senin (16/11).

Aksi yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halut bersama Aliansi Pemuda Peduli Desa Popilo itu berlangsung di depan Kantor Desa Popilo. Massa memprotes proses pembebasan lahan yang diduga bermasalah, terutama terkait pembayaran yang dinilai tidak sesuai dengan volume lahan hasil pengukuran awal.

Para pengunjuk rasa menduga terdapat manipulasi data volume lahan dalam proses pengukuran. Akibatnya, 12 warga pemilik lahan disebut mengalami kerugian dengan total mencapai Rp.235 juta.

Usai menyampaikan aspirasi, massa kemudian menggelar hearing bersama Pemerintah Desa Popilo dan pihak manajemen PLTS di Kantor Desa Popilo.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan meminta tenggat waktu tiga hari untuk menyelesaikan seluruh persoalan pembayaran lahan yang masih bermasalah.

Baca Juga :  Pemda Halut Toreh Prestasi Hilirisasi, GP Ansor Apresiasi Dan Dukung Bupati Raih Penghargaan Nasional

Ketua KNPI Halut, Sofyan Lajame, membenarkan hasil pertemuan tersebut. Ia mengatakan, perusahaan telah menyanggupi penyelesaian pembayaran dalam waktu tiga hari.

“Iya, hasil hearing tadi, pihak perusahaan meminta waktu selama tiga hari untuk menyelesaikan pembayaran yang bermasalah ini,”ujar Sofyan, Senin (16/11).

Namun, Sofyan menegaskan, tenggat waktu tersebut harus menjadi komitmen serius perusahaan. Jika hingga batas waktu yang diberikan pembayaran tidak juga diselesaikan, pihaknya bersama masyarakat akan mendesak penghentian sementara seluruh aktivitas proyek PLTS.

“Jika dalam tiga hari ke depan pihak PLTS tidak menyelesaikan pembayaran, maka aktivitas akan dihentikan sementara. Itu disampaikan sendiri oleh pihak perusahaan di hadapan masyarakat,”tegasnya.

Sofyan mengungkapkan, persoalan bermula dari proses pengukuran lahan yang dilakukan dalam dua tahap. Pada pengukuran awal, volume lahan tercatat mencapai satu hektare. Namun, saat dilakukan pengukuran kedua yang disebut sebagai pengukuran final, volume lahan justru mengalami pengurangan.

Baca Juga :  Kapolres Ternate Buka Tradisi Bintara Remaja 2025, Tekankan Profesionalisme Dan Integritas

Perbedaan hasil pengukuran tersebut kemudian berdampak pada nilai pembayaran yang diterima warga. Padahal, menurutnya, pengukuran akhir seharusnya menjadi dasar yang jelas dan transparan dalam menentukan hak pembayaran setiap pemilik lahan.

“Pada pengukuran terakhir terdapat kekurangan volume yang tidak sesuai dengan hasil pengukuran awal. Ini yang menjadi persoalan ketika pembayaran dilakukan. Akibatnya, 12 warga mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp235 juta. Nilai ini harus diselesaikan oleh pihak perusahaan,”ungkapnya.

KNPI Halut memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menuntaskan persoalan tersebut sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Namun, jika tidak ada penyelesaian dan itikad baik, mereka memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Jika waktu yang sudah ditentukan terlewati dan tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, maka kami bersama masyarakat akan melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum (APH),”tandasnya.(red)

You might also like
Lorem Ipsum Dolor Amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Promo Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !
error: Content is protected !!