160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

Diduga Ada Lahan Fiktif Dan Manipulasi Volume, PLTS Dan Pemdes Popilo Di Demo

Pembayaran lahan bermasalah, sejumlah warga Desa Popilo Demo PLTS dan Pemdes.(foto/chalo)

Kilasmalut.com – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), menuai sorotan. Aliansi Pemuda Peduli Desa Popilo bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halut menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Popilo, Senin (16/11), untuk memprotes dugaan ketidakberesan pembayaran lahan kepada warga.

Dalam aksi tersebut, massa menuding proses pembebasan lahan proyek strategis nasional itu diduga bermasalah, mulai dari ketidaksesuaian pembayaran hingga indikasi manipulasi data dan volume lahan. Mereka mendesak pihak terkait segera menuntaskan persoalan yang dinilai merugikan masyarakat pemilik lahan.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Farid Ramli, mengatakan PLTS merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, menurutnya, proses pembebasan lahan proyek yang berlokasi di Desa Popilo justru menyisakan persoalan serius.

Farid mengungkapkan, pembebasan lahan seluas kurang lebih 16 hektare itu melibatkan 26 pemilik lahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 warga disebut masih mempermasalahkan pembayaran tahap ketiga dengan persentase 50 persen yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Nilai kekurangan pembayaran bervariasi. Ada warga yang kekurangan Rp13 juta, Rp26 juta, bahkan mencapai Rp36 juta. Ini jelas harus dijelaskan dan diselesaikan karena menyangkut hak masyarakat,”tegas Farid.

Baca Juga :  Polres Ternate Gagalkan Peredaran Sabu, 1 Tersangka Diamankan

Tak hanya persoalan kekurangan pembayaran, massa juga menyoroti dugaan adanya lahan yang tidak jelas keberadaannya atau diduga fiktif dalam daftar penerima pembayaran.

Farid mencontohkan lahan atas nama seseorang berinisial RM dengan luas 2.364 meter persegi yang disebut menerima pembayaran sebesar Rp118.200.000. Ia mempertanyakan dasar penguasaan dan keberadaan lahan tersebut dalam proses pembebasan.

“Berdasarkan hasil advokasi dan penelusuran kami di lapangan, ditemukan pula dugaan keterlibatan oknum Pemerintah Desa (Pemdes). Bahkan, ada dugaan pengurangan volume lahan saat pengukuran tahap kedua, kemudian sebagian volume tersebut diduga dititipkan atas nama salah satu warga dan dananya baru diambil setelah proses pencairan,”ungkapnya.

Menurut Farid, dugaan praktik tersebut berdampak pada 12 pemilik lahan yang mengaku menerima pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan maupun volume tanah yang dibebaskan.

Sementara itu, Ketua KNPI Halut, Sofyan Lajame, mendesak pihak pengelola PLTS, PT Energi Surya Halmahera, bersama Pemerintah Desa Popilo agar segera menyelesaikan seluruh persoalan pembayaran yang masih menggantung.

Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh menjadi korban dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan. Jika tuntutan warga tidak segera ditindaklanjuti, KNPI bersama aliansi pemuda menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca Juga :  Berkas Bolak-Balik Tanpa Kepastian, Kuasa Hukum Korban Sebut, Polres Ternate Dituding Lindungi Terduga Pelaku

“Jangan sampai masyarakat justru menjadi korban dalam proses jual beli lahan. Kami mendesak pihak PLTS dan Pemerintah Desa segera menuntaskan persoalan pembayaran. Jika tidak, kami akan melaporkan masalah ini kepada APH,”tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama.

Mendesak PT Energi Surya Halmahera segera menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran terhadap 12 pemilik lahan yang hingga kini masih bermasalah.

Mendesak pencopotan oknum Pemerintah Desa yang diduga terlibat dalam proses pengukuran lahan PLTS.

Mendesak pengusutan tuntas terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan manipulasi data dan volume lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, massa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar serta memblokade jalan poros.

Massa menegaskan, pembangunan proyek strategis nasional tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat. Mereka meminta seluruh proses pembebasan lahan dibuka secara transparan agar dugaan penyimpangan dapat diungkap dan hak warga dipenuhi.(red)

You might also like
Lorem Ipsum Dolor Amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Promo Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !
error: Content is protected !!