DPP IMM Sebut PT. ASM Diduga Nekat Angkut Nikel Ilegal Di Pulau Gebe, RKAB 2026 Misterius, Oknum Syahbandar Ikut Terseret

Kilasmalut.com – Skandal tambang kembali menyengat dari Pulau Gebe, Halmahera Tengah. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) melontarkan kecaman keras terhadap dugaan praktik ilegal yang dilakukan PT Anugerah Sukses Mining (PT ASM), yang disebut-sebut tetap melakukan aktivitas pemuatan ore nikel tanpa izin resmi negara. “Bukan Sekadar Pelanggaran Ini Pembangkangan!”

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, menegaskan bahwa dugaan aktivitas PT ASM bukan lagi soal administrasi, melainkan bentuk terang-terangan pembangkangan terhadap hukum.

“Jika benar RKAB 2026 belum dikantongi, maka seluruh aktivitas pemuatan ore nikel itu ilegal. Ini bukan pelanggaran biasa, ini bentuk perlawanan terhadap otoritas negara. Tunjukkan dokumennya jika memang ada jangan bermain di ruang gelap,”tegas Usman. Senin (5/5).

RKAB sendiri merupakan “tiket wajib” bagi perusahaan tambang sebelum melakukan produksi dan penjualan mineral. Tanpa dokumen tersebut, aktivitas perusahaan berpotensi masuk kategori ilegal dan melanggar hukum.

Syahbandar Diduga “Tutup Mata”?

Tak hanya menyoroti perusahaan, DPP IMM juga membuka babak baru dengan menyeret dugaan keterlibatan oknum Syahbandar Weda. Aktivitas pemuatan ore yang berlangsung tanpa hambatan memunculkan pertanyaan serius, siapa yang bermain di balik layar?

“Mustahil aktivitas sebesar itu berjalan tanpa pengawasan. Kalau ada pembiaran, berarti ada yang sengaja tutup mata atau lebih parah, ikut bermain,”sindir Usman tajam.

Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi potensi skandal kolusi yang mencederai tata kelola pelabuhan dan distribusi mineral nasional.

Desakan “Sapu Bersih” Audit, Hentikan, dan Tangkap!

DPP IMM mendesak langkah tegas dan cepat dari negara, mulai dari audit total hingga penindakan tanpa kompromi. Audit menyeluruh legalitas operasional PT ASM,

Penghentian sementara seluruh aktivitas tambang hingga RKAB diverifikasi. Penindakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk jika ada aparat yang terlibat

“Penegakan hukum tidak boleh jadi panggung sandiwara. Negara harus hadir, bukan diam. Jika dibiarkan, ini bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga menggerus kepercayaan publik,”tutupnya.(red)