APBD Halut 2025 ‘Sakit Parah’ Transfer Tersendat, Koordinasi Amburadul Dan Ketergantungan Pusat Jadi Bom Waktu

PAD Halut 2025 Tidak Bertaring

Kilasmalut.com – Di balik angka-angka yang tampak “aman”, tersimpan fakta pahit, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Halmahera Utara tahun 2025 masih terseok-seok dan jauh dari kata memuaskan. Target besar dipasang, tapi realisasi justru menunjukkan rapuhnya fondasi fiskal daerah yang terlalu bergantung pada pusat.

Pendapatan transfer yang menjadi tulang punggung utama daerah memang masih mendominasi. Dari target Rp 781,06 miliar Dana Perimbangan, hanya terealisasi Rp 723,28 miliar atau 92,60 persen. Sekilas terlihat tinggi, namun angka ini tak cukup menutupi lubang besar di komponen lain yang justru mengalami “pendarahan” serius.

Yang paling mencolok adalah Dana Desa, Dana Penyesuaian, dan Otonomi Khusus yang hanya mencapai 77,28 persen sebuah sinyal keras bahwa distribusi anggaran untuk masyarakat akar rumput tidak berjalan optimal.

Lebih parah lagi, Pendapatan Transfer Antar Daerah anjlok ke angka 55,40 persen dari target. Ini bukan sekadar angka ini cermin buruknya koordinasi lintas daerah yang berujung pada tersendatnya pelayanan publik.

Ironisnya, di tengah kebutuhan daerah yang mendesak, pos Hibah dan Dana Insentif Daerah (DID) justru nihil alias tidak dialokasikan. Sebuah keputusan yang memantik tanda tanya besar, ke mana arah prioritas kebijakan fiskal daerah?

Secara agregat, capaian pendapatan transfer hanya menyentuh 81,08 persen. Artinya, hampir 20 persen target menguap tanpa kejelasan. Meski beberapa komponen seperti DBH, DAU, dan DAK Fisik mendekati target, kinerja lemah pada DAK Non Fisik dan transfer antar daerah menjadi “bom waktu” bagi kualitas layanan publik sektor yang justru sangat bergantung pada pos tersebut.

Lebih jauh, total Pendapatan Transfer ditargetkan Rp 1,014 triliun, namun hanya terealisasi Rp 885,46 miliar atau 87,29 persen. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat bahkan lebih rendah lagi hanya 83,36 persen dari target. Fakta ini mempertegas satu hal: sistem pengelolaan keuangan daerah belum solid dan masih rentan terhadap guncangan.

Ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana pusat kini berubah menjadi ancaman serius. Jika kebijakan fiskal nasional berubah, Halmahera Utara berpotensi limbung tanpa penyangga yang kuat. Sayangnya, upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum menunjukkan taringnya.

Ini bukan sekadar soal angka ini alarm keras

Tanpa pembenahan serius pada mekanisme penyaluran, koordinasi antar daerah, dan penguatan PAD, Halmahera Utara hanya akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan yang berbahaya.

Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin yang runtuh bukan hanya target anggaran, tapi juga kepercayaan publik.(red)