Aparat Gabungan Buka Pemalangan Jalan Di Desa Samuda, Akses Warga Kembali Normal

Kilasmalut.com – Personel Satuan Brimob Polda Maluku Utara bersama TNI dan Polres Halmahera Utara bergerak membuka blokade jalan yang dilakukan warga Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Senin (2/11).

Aksi pemalangan jalan di perbatasan Desa Bale dan Desa Samuda tersebut dipicu dugaan pengrusakan dusun kelapa milik salah seorang warga Desa Samuda oleh orang tidak dikenal (OTK). Situasi ini mendorong aparat gabungan turun langsung untuk mengamankan lokasi sekaligus memulihkan akses transportasi masyarakat.

Pengamanan dipimpin Danki 1 Batalyon A Pelopor, Iptu Bernard A. Lamau. Dalam penanganan tersebut, personel gabungan mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan koordinasi dengan warga guna mencegah eskalasi ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, S.I.K., CPHR., CBA., mengatakan kehadiran aparat gabungan merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tidak terganggu akibat aksi pemalangan.

Menurutnya, penanganan dilakukan secara humanis dengan mengutamakan dialog. Aspirasi warga tetap dihormati, namun dugaan pengrusakan dusun kelapa tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya melakukan pengamanan, personel gabungan juga turun membersihkan material yang menghalangi badan jalan. Upaya tersebut berhasil membuka kembali akses transportasi sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat dapat berjalan normal.

“Berkat sinergi Brimob, TNI, dan Polres Halmahera Utara, situasi di lokasi berhasil dikendalikan. Kondisi keamanan berangsur kondusif tanpa berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih luas,”ujarnya, Selasa (3/11).

Kehadiran aparat gabungan ini sekaligus menegaskan komitmen Polri bersama TNI untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, serta memastikan persoalan yang terjadi di tengah warga tidak berujung pada konflik yang lebih besar.(red)