Dugaan Pungli Dan Nepotisme Mencuat, Petani Galela Desak Kadistan Dan Kabid PLA Diperiksa

Kilasmalut.com – Kekecewaan ratusan petani hortikultura di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), akhirnya meledak di jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa sekaligus memblokade Jalan Trans Galela-Loloda, tepatnya di kawasan eks PT GAI, pada Kamis (13/8) di Kecamatan Galela Barat, sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan) oleh Dinas Pertanian (Distan) Halut.

Aksi tersebut dipicu tudingan bahwa penyaluran Alsintan, khususnya jonder, dilakukan secara tidak adil dan terkesan pilih kasih. Para petani menilai bantuan yang semestinya menjadi instrumen untuk membantu masyarakat justru diduga hanya dinikmati kelompok tertentu.

Kemarah­an petani dituangkan melalui spanduk yang dibentangkan di lokasi aksi. Salah satu tulisan yang mencolok berbunyi, “Petani Butuh Keadilan, Kami Butuh Jonder.”

Tak hanya membentangkan spanduk, massa juga menggunakan sejumlah pohon untuk memalang badan jalan. Akibatnya, akses transportasi di jalur strategis tersebut lumpuh total.

Pantauan media ini di lokasi menunjukkan puluhan kendaraan, baik yang hendak menuju Tobelo maupun arah Loloda, tidak dapat melintas. Arus lalu lintas pun terhenti akibat blokade yang dilakukan massa.

Koordinator aksi, Arifin Biramasi, menegaskan bahwa massa tidak akan membuka blokade sebelum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut, khususnya Distan, mengambil langkah konkret untuk merespons tuntutan petani.

“Kami tidak akan membuka blokade jalan jika tidak ada langkah dari Pemda Halut. Kami juga menilai Distan Halut pilih kasih saat melakukan penyaluran jonder,”tegas Arifin.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar soal pembagian alat pertanian, tetapi menyangkut keadilan bagi petani yang selama ini membutuhkan dukungan pemerintah.

Massa bahkan melontarkan dugaan lebih serius, yakni adanya praktik nepotisme dalam penyaluran Alsintan. Mereka menduga sejumlah orang yang memiliki kedekatan dengan Kepala Dinas Pertanian Halut justru mendapatkan bantuan jonder.

“Kadis Pertanian Halut diduga melakukan nepotisme saat pembagian Alsintan. Ada beberapa orang dekat Kadis yang mendapatkan jonder,”katanya.

Para petani meminta Pemda Halut tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Mereka mendesak adanya evaluasi dan transparansi dalam penyaluran Alsintan agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada petani yang membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi.

Pertana, Segera realisasi satu unit jonder untuk petani Galela induk.

Kedua, Segera realisasi bantuan sarana produksi ke kelompok yang terdampak Banjir di tahun 2026 oleh petani Kecamatan Galela.

Ketiga, Mengutuk keras Dinas pertanian Dan Kabid PLA yang tidak bijak dalam memberikan bantuan produksi pertanian sepihak kepada keompok yang sama lebih dari satu kali.

Keempat, Mendesak kejaksaan Negeri Tobelo untuk segera memeriksa Kadis pertanian dan Kabid PLA Halmahera Utara yang diduga melakukan pungli kepada penerima bantuan jonder dan alat panen.

Kelima, Mendesak Bupati Halmahera Utara untuk segera mencopot Kabid PLA Inris Eta karena diduga memberikan bantuan saprodi berulang-ulang kali dalam setahun aliyas Nepotisme di lingkungan keluarga sendiri.

Enam, Mendesak Kepada kepala Kejaksaan Negeri lobelo Dan Polres Halut Untuk segera memeriksa KadisPertanian Kabupaten Halmahera Utara. atas dugaan tindak nepotisme.

Ketuju, Hapus Perda Nomor 2 Tahun 2025 Bab IV Pasal 10 Ayat (1) Tentang pelarangan penjualan buah kelapa keluar Halmahera Utara.(red)