Teluk Buli ‘Dibunuh Perlahan’ Sungai Kukuba Kembali Tercemar Lumpur Tambang, APMP Malut Tuding PSN Antam Tinggalkan Bencana Ekologi

Kilasmalut.com – Halmahera Timur (Haltim) kembali diguncang krisis lingkungan. Sungai Kukuba dan pesisir Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali tercemar berat akibat sedimentasi lumpur yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan PT Feni Haltim, anak perusahaan PT ANTAM Tbk.

Pencemaran yang terus berulang ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah hingga pusat. Di tengah gegap gempita proyek hilirisasi nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM–IBC–CBL di Halmahera Timur pada Juni 2025 lalu.

Kenyataan di lapangan justru memperlihatkan wajah lain dari ambisi Proyek Strategis Nasional (PSN) laut keruh, sungai rusak, dan masyarakat pesisir yang perlahan kehilangan ruang hidupnya.

Pesisir Teluk Buli kini berubah cokelat pekat. Lumpur sedimentasi yang mengalir dari Sungai Kukuba disebut semakin parah dan nyaris tak terkendali. Warga Desa Buli Asal dan Wayafly membagikan dokumentasi kondisi perairan yang memprihatinkan. Air laut yang sebelumnya jernih kini tampak keruh seperti kubangan lumpur raksasa.

Nelayan dan masyarakat pesisir mengaku mulai merasakan dampak langsung terhadap mata pencaharian mereka. Hasil tangkapan menurun, wilayah tangkap rusak, dan ekosistem laut disebut semakin hancur. Ironisnya, pencemaran ini bukan kali pertama terjadi.

Pengurus APMP-Malut Jabodetabek, Ilham A Radjaman, mengecam keras lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang di Halmahera Timur. Ia mendesak penghentian total seluruh aktivitas PSN di Teluk Buli dan meminta PT ANTAM bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

“Ini bukan sekadar soal pemulihan lingkungan. Harus ada kompensasi nyata kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang menjadi korban,”tegas Ilham, Jumat (8/5).

Ia juga membantah pernyataan manajemen PT Feni Haltim yang sebelumnya menyebut perubahan warna perairan dipengaruhi faktor alam dan tingginya curah hujan.

“Kerusakan Teluk Buli dan Sungai Kukuba bukan bencana alam biasa. Ini akibat aktivitas pertambangan yang abai terhadap tata kelola dan etika lingkungan. Pernyataan perusahaan itu bentuk pemutarbalikan fakta. Jangan lagi masyarakat dibodohi dengan narasi sesat,”kecamnya.

Menurut Ilham, perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar Sungai Kukuba saat ini tengah mengerjakan infrastruktur industri baterai yang berada di bawah pengawasan PT ANTAM. Karena itu, APMP-Malut meminta Presiden Prabowo turun tangan melakukan evaluasi total terhadap dampak PSN di Halmahera.

Tak hanya PT Feni Haltim, APMP-Malut juga menyoroti perusahaan lain seperti PT Nusa Karya Arindo dan PT Sumber Daya Arindo yang disebut-sebut selama beberapa tahun terakhir diduga berkontribusi terhadap perusakan hutan lindung dan pencemaran pesisir Teluk Buli.

“Eksploitasi tambang di Maluku Utara sudah menjadi rahasia umum. Mereka datang membawa janji investasi dan hilirisasi, tapi yang ditinggalkan hanya kehancuran ekologis. Yang menikmati keuntungan pemilik modal dan elit kekuasaan, sementara masyarakat lokal dipaksa menanggung bencana,”lanjut Ilham.

Sebagai bentuk tekanan politik dan kontrol sosial, APMP-Malut memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar di Jakarta. Sasaran mereka meliputi kantor pusat ANTAM, Kementerian ESDM, hingga Istana Negara.

“Bagi kami, menghentikan PSN adalah keharusan ketika pembangunan justru menghancurkan lingkungan dan mengorbankan masyarakat adat. Jika dibiarkan, generasi Halmahera hanya akan mewarisi kehancuran ekologis,”pungkasnya.(red)