Pekerjaan Proyek Bronjong Kali Tanjung Niara Diduga Fiktif, Tak Tercatat Di LPSE 2026

Kilasmalut.com – Pekerjaan pemasangan bronjong di Kali Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), mulai menuai sorotan serius. Proyek yang dikabarkan telah rampung 100 persen dengan volume 50 meter itu justru menyisakan tanda tanya besar lantaran tidak ditemukan dalam daftar pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Halut.

Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi bahwa pekerjaan tersebut menelan anggaran ratusan juta. Tidak tercatatnya proyek itu dalam penelusuran LPSE memunculkan dugaan adanya persoalan dalam transparansi dan mekanisme pengadaan, bahkan memicu pertanyaan publik mengenai kejelasan status proyek tersebut.

Berdasarkan pantauan media ini di lokasi, pekerjaan pemasangan bronjong secara fisik telah selesai dikerjakan. Namun, proyek tersebut disebut-sebut dikerjakan melalui mekanisme swakelola, bukan melalui proses tender atau lelang terbuka.

Jika benar menggunakan mekanisme swakelola, pemerintah tetap wajib memastikan seluruh tahapan pelaksanaan, penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Status swakelola bukan alasan untuk menutup informasi penggunaan uang negara dari pengawasan publik.

Persoalan mendasar yang kini harus dijawab Dinas PUTR Halut adalah dari mana sumber anggaran ratusan juta tersebut, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, bagaimana mekanisme swakelola diterapkan, serta di mana dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangannya.

Sebab, tidak tercatatnya pekerjaan dalam LPSE memang tidak otomatis membuktikan proyek tersebut fiktif. Namun, ketika sebuah pekerjaan dikabarkan telah mencapai progres 100 persen dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah, sementara informasi pengadaannya tidak ditemukan, kondisi ini patut mendapat penjelasan terbuka dan dapat diuji.

Instansi teknis terkait, khususnya Dinas PUTR Halut, didesak tidak bungkam dan segera memberikan klarifikasi. Publik berhak mengetahui dokumen perencanaan, dasar penetapan swakelola, pelaksana kegiatan, sumber pembiayaan, hingga bukti pencairan dan realisasi anggaran.

Jangan sampai pekerjaan yang secara fisik diklaim telah rampung justru menyisakan persoalan administrasi dan pertanggungjawaban. Uang negara bukan anggaran tanpa tuan. Setiap rupiah yang dibelanjakan wajib memiliki dasar hukum, bukti pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang jelas.

Kini, yang ditunggu publik bukan sekadar klaim bahwa proyek telah selesai 100 persen, melainkan bukti bahwa pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara Kadis PUTR Halut, Williams Jesajas, ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa proyek tersebut tidak tayang di LPSE 2026.

“Itu swakelola jadi memang tidak tayang di LPSE 2026, ada kontrak namanya swakelola,”katanya.

Pekerjaan tersebut melalui SIRUP yang jelas pekerjaan itu ada kontraknya, tidak mungkin tidak ada.

“Lokasi sudah mulai longsor makanya mereka menggambil langkah untuk melakukan pekerjaan, proyek tersebut pekerjaan sederhana dan pagunya juga kecil,”tuturnya.(red)