Kuker Ke Halut, Kejati Malut Resmikan Rumah Restorative Jastice

Kilasmalut.com – Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali menjadi perhatian. Dalam dua hari berturut-turut, dua pimpinan tertinggi institusi penegak hukum di Maluku Utara, yakni Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.

Setelah Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, melaksanakan kunjungan kerja pada Rabu (11/11), giliran Kajati Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, yang menyambangi Halut, Kamis (12/11).

Kunjungan orang nomor satu di lingkungan Kejaksaan Maluku Utara itu diagendakan untuk meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) sekaligus melakukan peninjauan terhadap Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut.

Kedatangan Roberthus didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Kejati Malut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, Kepala Kejari Halut, Rahmat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, selain peresmian Rumah Restorative Justice, Kajati Malut juga dijadwalkan menggelar pertemuan internal bersama jajaran PJU Kejari Halut.

Dua kunjungan pimpinan institusi penegak hukum secara beruntun ini menjadi momentum penting bagi penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum di Halut.

Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kunjungan kedua pimpinan institusi tersebut. Menurutnya, kehadiran Kapolda dan Kajati Malut dalam waktu berdekatan merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan terhadap Kabupaten Halut.

“Sebagai Bupati Halut, saya sangat bangga dan berterima kasih kepada kedua sosok pemimpin di Maluku Utara ini. Dalam dua hari berturut-turut mereka melaksanakan kunjungan kerja ke Halut. Ini sesuatu yang luar biasa,”ungkap Piet.

Ia berharap, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga semakin memperkuat hubungan kelembagaan, koordinasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah Halut dengan Polda Malut serta Kejati Malut.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.(red)