Ganti Rugi Lahan PLTS Popilo Disorot, Uang Warga Di ‘Sunat’ Puluhan Juta, Dugaan Permainan Oknum Pemdes Mencuat

Kilasmalut.com – Pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), mulai diselimuti polemik.

Proses pembayaran kepada warga pemilik lahan diduga menyisakan sejumlah kejanggalan, mulai dari pemotongan nilai pembayaran hingga dugaan pencantuman nama dalam daftar penerima ganti rugi yang dipertanyakan legalitas kepemilikannya.

Pembebasan lahan seluas 16 hektare yang melibatkan 26 pemilik lahan tersebut kini menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah warga mengaku menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Ketua Aliansi Pemuda Peduli Desa, Farid Ramli, mengungkapkan sedikitnya 12 pemilik lahan diduga mengalami ketidaksesuaian pembayaran pada tahap pelunasan sebesar 50 persen.

Menurut Farid, pemotongan nilai pembayaran yang diterima warga bervariasi, mulai dari Rp.12 juta, Rp.28 juta hingga Rp.36 juta. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dasar dan mekanisme pemotongan yang dilakukan.

“Pada pembayaran tahap terakhir sebesar 50 persen, diduga banyak pemilik lahan menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pemotongannya bervariasi, ada yang Rp.12 juta, Rp.28 juta hingga Rp.36 juta. Ini harus dijelaskan secara terbuka,”tegas Farid.

Aliansi Pemuda Peduli Desa mendesak pihak PLTS tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Transparansi dinilai menjadi keharusan agar tidak muncul kecurigaan bahwa hak masyarakat dipangkas tanpa dasar yang jelas.

“Kami mendesak pihak PLTS membuka seluruh data pembayaran secara transparan. Pemilik lahan harus mengetahui secara pasti mengapa terjadi pemotongan, siapa yang melakukan, dan atas dasar apa uang mereka dikurangi,”desaknya.

Namun, polemik ini tidak berhenti pada persoalan pemotongan pembayaran. Farid juga mengungkap dugaan adanya keterlibatan oknum Pemerintah Desa (Pemdes) dalam proses jual beli lahan tersebut.

Ia mencurigai adanya nama yang tercantum dalam daftar penerima pembayaran, meskipun lahan yang dimaksud diduga tidak memiliki pemilik yang jelas. Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan lagi sekadar administrasi, melainkan menyangkut validitas data kepemilikan dan penyaluran uang pembebasan lahan.

Kejanggalan lainnya, lanjut Farid, ditemukan pada pencantuman lahan milik seorang warga Desa Gorua Utara yang masuk dalam perhitungan pembebasan lahan seluas 16 hektare di Popilo.

Lahan seluas 2.364 meter persegi tersebut disebut memiliki nilai jual sekitar Rp.118 juta. Namun, menurut Farid, identitas pemilik maupun dasar pencantuman lahan itu dalam daftar pembebasan masih dipertanyakan.

“Yang lebih aneh, ada lahan milik warga Desa Gorua Utara seluas 2.364 meter persegi yang masuk dalam volume pembebasan 16 hektare dengan nilai sekitar Rp118 juta. Kami mempertanyakan bagaimana lahan itu bisa masuk dalam daftar, sementara kepemilikannya belum jelas bagi kami. Apakah ada oknum Pemdes yang bermain di balik proses jual beli lahan ini? Ini harus ditelusuri,”ungkapnya.

Farid menegaskan, pihaknya tidak ingin proses pembebasan lahan yang seharusnya memberikan manfaat justru menjadi ruang bagi dugaan praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Ia mendesak pihak PLTS dan Pemerintah Desa Popilo memberikan penjelasan terbuka mengenai daftar pemilik lahan, luas bidang tanah, harga yang disepakati, hingga rincian pembayaran kepada masing-masing penerima.

Menurutnya, seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, setiap rupiah yang dibayarkan dalam pembebasan lahan merupakan hak masyarakat yang tidak boleh dikurangi tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

Hingga berita ini di terbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak PLTS dan Pemdes Popilo.(red)