Diduga ‘Main Mata’ Oknum Syahbandar Di Halteng Bebaskan PT. ASM Jual Ore Nike

DPP IMM Akan Laporkan Praktek Ilegal Ini Ke Kementerian ESDM 

Kilasmalut.com – Dugaan praktik ilegal di sektor tambang nikel kembali menyeruak. Kali ini, sorotan tajam datang dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yang mencium adanya “permainan kotor” antara PT Anugrah Sukses Mining (ASM) dan oknum Syahbandar.

Melalui Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Usman Mansur, DPP IMM tidak lagi berbicara setengah hati. Mereka langsung mengunci sikap, kasus ini akan diseret ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dibongkar habis tanpa kompromi.

Dugaan yang beredar bukan perkara sepele. PT ASM disebut-sebut tetap leluasa menjual ore nikel meski diduga belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dokumen wajib yang menjadi “nyawa” legalitas operasi tambang. Lebih mencengangkan, aktivitas itu diduga tetap difasilitasi izin pergerakan kapal oleh pihak Syahbandar.

“Ini bukan pelanggaran biasa. Ini kejahatan serius dalam tata kelola sumber daya alam tidak bisa ditoleransi, apalagi dimaafkan,”tegas Usman dengan nada keras, Kamis (16/4).

Menurutnya, situasi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya pembiaran sistematis bahkan dugaan keterlibatan oknum otoritas pelabuhan dalam meloloskan aktivitas yang seharusnya dihentikan total.

Padahal aturan sudah terang benderang: perusahaan tanpa RKAB wajib disanksi keras, mulai dari penghentian operasi hingga pencabutan izin. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya aktivitas tetap berjalan, ore tetap keluar, kapal tetap berlayar.

“Kalau Syahbandar tetap keluarkan izin untuk aktivitas yang diduga ilegal, itu bukan lagi kelalaian. Itu patut diduga sebagai kongkalikong. Ini kejahatan terstruktur,”ujarnya.

DPP IMM memperingatkan, jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka negara sedang membuka pintu lebar bagi mafia tambang untuk mengacak-acak hukum. Tata kelola pertambangan nasional terancam runtuh, sementara aparat justru dipertanyakan keberpihakannya.

Tak main-main, DPP IMM langsung melayangkan tuntutan keras,

Audit dan investigasi menyeluruh terhadap PT ASM, Pencopotan serta pemeriksaan oknum Syahbandar yang diduga terlibat dan Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap semua aktor di balik praktik ini.

Usman menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti sampai kasus ini dibongkar tuntas. Bahkan, jalur hukum siap ditempuh jika pemerintah terlihat lamban atau memilih diam.

“Negara tidak boleh tunduk pada mafia tambang. Kalau ini dibiarkan, hukum hanya jadi pajangan. Kami pastikan, ini akan kami lawan sampai ke akar-akarnya,”tutupnya.(red)