Skandal RS Pratama Halbar Mencuat, Dana Rp. 17 Miliar Cari, Proyek Diduga Mandek, IMM Sebut Ini Kerja Terstruktur

Kilasmaslut.com – Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat dari proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Kecamatan Ibu. Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Usman Mansur, melontarkan kecaman keras dan menyebut kasus ini sebagai indikasi kejahatan serius terhadap keuangan negara.

Ledakan polemik ini dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Proyek yang mengacu pada Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 95/KPTS/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 itu justru menyisakan tanda tanya besar dalam pelaksanaannya.

Ironisnya, di tengah dugaan progres fisik yang tak sebanding, dana proyek sudah mengalir deras. Tercatat, pembayaran telah mencapai Rp17,17 miliar atau 40 persen dari total kontrak, berdasarkan Berita Acara Pembayaran (BAP) Termin II yang diajukan pada 17 Desember 2024.

“Ini bukan sekadar kejanggalan, ini sudah masuk kategori kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Uang negara dicairkan besar-besaran, tapi progres diduga tidak sejalan. Ini patut diduga sebagai penyimpangan serius,”tegas Usman dengan nada keras, Kamis (9/4).

Ia menilai, kondisi ini memperlihatkan adanya potensi praktik kotor dalam pengelolaan proyek publik yang seharusnya menjadi tumpuan layanan kesehatan masyarakat. Lebih tajam lagi, Usman menyoroti sikap aparat penegak hukum yang dinilai belum menunjukkan taringnya.

Menurutnya, jika kasus seperti ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka akan menjadi preseden berbahaya yang merusak integritas tata kelola pemerintahan daerah.

DPP IMM pun mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera turun tangan, melakukan penyelidikan hingga penyidikan secara terbuka, profesional, dan tanpa kompromi.

“Jangan ada kesan pembiaran! Jika ini tidak ditindak, maka praktik serupa akan terus berulang dan rakyat yang kembali jadi korban,”lanjutnya.

IMM menegaskan, proyek RS Pratama bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol pelayanan dasar bagi masyarakat. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus dibongkar hingga ke akar.

Sebagai bentuk keseriusan, DPP IMM memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan, mereka membuka opsi untuk melakukan langkah advokasi lanjutan, termasuk pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.

“Negara tidak boleh kalah oleh korupsi. Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan tanpa pengecualian,”tutupnya.(red)