KNPI Halut ‘Gedor’ DPRD, HET Buah Kelapa Rp. 3.000 Harga Mati, Stop Ketidakadilan Terhadap Petani

Kilasmalut.com – Gelombang perlawanan terhadap ketimpangan harga kelapa akhirnya meledak. Selasa, 7 April 2026, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara secara resmi “menggedor” DPRD dengan membawa rekomendasi, tetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 3.000 per butir tanpa kompromi.

Tak berhenti di situ, KNPI juga mendesak skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar komoditas kelapa tak lagi sekadar “dikeruk”, tetapi memberi kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini bukan gertakan kosong. KNPI membuka data global yang mencengangkan: harga kopra dunia tembus Rp. 23.200/kg. Dengan konversi rata-rata 6,5 butir per kilogram, nilai riil kelapa dunia berada di kisaran Rp3.569 per butir.

Setelah dihitung dengan biaya distribusi, pengolahan, hingga tantangan geografis, harga wajar di tingkat petani Halmahera Utara seharusnya berada di angka Rp. 2.940 sampai Rp. 3.080 per butir.

Kesimpulannya tegas: Rp3.000 bukan angka tinggi itu batas paling minimal dari keadilan.

Ketua Umum KNPI Halmahera Utara, Devid Marthin, menegaskan selama ini terjadi ketimpangan brutal antara harga global dan realitas pahit di tingkat petani.

“Kelapa kita mahal di pasar dunia, tapi murah di tangan petani. Ini ironi yang tidak masuk akal. Rp3.000 itu bukan tuntutan itu hak,”tegasnya lantang.

KNPI juga menyoroti fakta pahit lainnya: nilai ekonomi kelapa besar, tetapi daerah nyaris tak kebagian. Komoditas keluar dalam jumlah besar, keuntungan mengalir ke luar, sementara daerah hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

“Jangan biarkan kelapa kita diangkut keluar, untungnya miliaran, tapi daerah dapat nol. Harus ada kontribusi jelas ke kas daerah,”ucapnya.

KNPI menilai tanpa intervensi tegas, petani akan terus diposisikan sebagai pihak paling lemah dalam rantai distribusi yang panjang, gelap, dan sarat permainan harga.

Karena itu, DPRD Halmahera Utara tidak boleh lagi berdiam diri. Regulasi harus segera lahir baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan strategis lain untuk memutus rantai ketidakadilan ini.

Momentum ini disebut sebagai titik krusial: apakah kelapa akan tetap menjadi komoditas yang memperkaya segelintir pihak, atau benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat Halmahera Utara.

KNPI menutup dengan peringatan keras, Ini bukan sekadar rekomendasi. Ini alarm bahaya.

Ketidakadilan harga harus dihentikan dan eksploitasi tanpa kontribusi ke daerah tidak boleh lagi dibiarkan.(red)