Ratusan Pemuda ‘Bedah’ Setahun Piet–Kasman, Ekonomi Lambat, Diversifikasi Daerah Mandek, Arah Pembagunan Di Pertanyakan

Kilasmalut.com – Satu tahun perjalanan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Piet–Kasman, mulai mendapat sorotan tajam. Sejumlah pemuda, akademisi, dan tokoh daerah menilai arah pembangunan Halmahera Utara masih menyisakan banyak pertanyaan mendasar.

Hal itu mencuat dalam dialog publik yang digelar oleh DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halut yang bertajuk “1 Tahun Piet–Kasman: Prestasi atau Sekadar Narasi?” yang digelar pada Sabtu (14/3/2026) di Cafe Aurelia, Tobelo.

Forum diskusi yang dihadiri ratusan pemuda, aktivis, serta organisasi kepemudaan dari berbagai elemen termasuk kelompok OKP dan Cipayung Plus itu menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam satu tahun terakhir.

Menariknya, dialog ini juga dihadiri unsur penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Utara, menandakan besarnya perhatian publik terhadap dinamika pemerintahan daerah.

Sejumlah narasumber lintas sektor turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya NAsisten I Setda Halut, Nelson Sahetapy, Anggota DPRD Halut, Fahmi Musa, Wakil Ketua Pemuda 4 Suku, Mesak Habary, Dosen Universitas Halmahera, Habary Gloria Djurubassa dan Ketua DPD II KNPI Halut, Devid Martin.

Dalam forum yang berlangsung hangat dan kritis itu, berbagai isu strategis pembangunan daerah dibedah secara terbuka mulai dari kondisi ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan, efektivitas APBD, kebijakan hilirisasi kelapa, hingga dampak industri tambang terhadap masa depan ekonomi Halmahera Utara.

Ekonomi Halut Tumbuh Lambat. PDRB Hanya Rp. 7 Triliun

Salah satu sorotan utama dalam dialog tersebut adalah kondisi ekonomi Halmahera Utara yang dinilai masih bergerak lambat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara berada di kisaran 1,8 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp7 triliun.

Angka ini dinilai menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah masih terbatas dan belum menunjukkan akselerasi signifikan, meskipun berbagai program pembangunan telah berjalan selama setahun terakhir.

Tidak hanya itu, struktur APBD Halmahera Utara juga masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran daerah masih relatif kecil.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa ketahanan fiskal daerah belum cukup kuat untuk menopang pembangunan jangka panjang.

APBD Disorot, Transparansi dan Efisiensi Jadi Tuntutan

Forum dialog juga menyoroti pengelolaan APBD Halmahera Utara yang dinilai perlu ditingkatkan dari sisi transparansi, efektivitas, dan orientasi pembangunan.

Peserta diskusi menilai anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada sektor produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Belanja operasional pemerintah daerah, termasuk anggaran rumah tangga kepala daerah dan perjalanan dinas, juga disebut perlu dievaluasi secara objektif agar penggunaan anggaran publik benar-benar efisien dan tepat sasaran.

Hilirisasi Kelapa Dinilai Belum Menyentuh Petani

Kebijakan hilirisasi kelapa yang selama ini digadang-gadang sebagai strategi peningkatan nilai tambah komoditas lokal juga tidak luput dari sorotan.

Sejumlah peserta dialog menilai implementasi kebijakan tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani kelapa di Halmahera Utara.

Bahkan, beberapa ketentuan dalam kebijakan itu dinilai perlu dikaji kembali agar tidak berpotensi bertentangan dengan prinsip perdagangan antar daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Tambang Dongkrak Ekonomi, Tapi Tinggalian Risiko Ketergantungan

Diskusi juga menyoroti peran sektor industri dan pertambangan dalam struktur ekonomi Halmahera Utara.

Keberadaan perusahaan tambang seperti PT Nusa Halmahera Minerals diakui memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal.

Namun di sisi lain, para peserta diskusi mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor tambang berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama jika terjadi perubahan aktivitas operasional perusahaan di masa depan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan melalui pajak daerah, retribusi, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

Penataan Desa Dan Tapal Batas Masih Menggantung

Isu penataan desa juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Sejumlah desa persiapan di Halmahera Utara hingga kini belum memperoleh status definitif, padahal regulasi mengenai penataan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Selain itu, persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat juga dinilai perlu segera diselesaikan untuk memastikan kepastian administrasi wilayah serta pengelolaan sumber daya daerah.

KNPI Halut Desak DPRD Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Menindaklanjuti hasil dialog publik tersebut, KNPI Halmahera Utara menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada DPRD Halmahera Utara, di antaranya.

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan daerah dalam satu tahun terakhir.

Memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD.

Mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Mengevaluasi implementasi kebijakan hilirisasi kelapa.

Mendorong peningkatan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memastikan perlindungan hak pekerja di sektor industri dan pertambangan.

Mempercepat penetapan desa persiapan menjadi desa definitif.

Menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah daerah.

Mendorong diversifikasi ekonomi daerah agar Halmahera Utara tidak terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi.

Ketua KNPI Halmahera Utara, Devid Marthin, menegaskan bahwa dialog publik ini merupakan bentuk kontrol sosial pemuda terhadap arah pembangunan daerah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah sangat penting agar pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.(red)