Morotai Ketatkan Anggaran 2026, Belanja Turun Tajam, PAD Jadi Andalan Tutup Defisit

Kilasmalut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026, Selasa (18/11).

Pemerintah daerah secara terbuka membeberkan arah kebijakan fiskal tahun depan yang diwarnai pengetatan belanja dan strategi peningkatan pendapatan daerah.

Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane dalam pemaparannya menegaskan, struktur pendapatan yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan penurunan belanja daerah cukup signifikan dibanding tahun anggaran 2025.

“Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi konsekuensi langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat sebagai bagian dari penataan fiskal nasional,”ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Morotai merumuskan langkah strategis guna menjaga keseimbangan fiskal. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi seluruh sektor pendapatan, terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur dan berkelanjutan.

“Upaya ini penting untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah demi mendukung program pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,”jelasnya.

Rio menambahkan, arah pembangunan daerah tetap berpegang pada amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum serta penguatan perekonomian lokal.

Ia menegaskan, dokumen KUA-PPAS 2026 juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan serta program-program mandatori nasional dalam Asta Cita Presiden, termasuk makan bergizi gratis, penguatan koperasi Merah Putih, dan berbagai program strategis lainnya.

“Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan RKPD 2025 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional menuju visi ‘unggul, adil, dan sejahtera,”tegasnya.

Postur KUA–PPAS 2026

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 573.936.486.079, PAD sebesar Rp. 53.195.770.629, pendapatan transfer sebesar Rp. 520.740.715.450, lain-lain pendapatan sah (hibah) diasumsikan Rp. 0.

Belanja Daerah sebesar Rp. 754.587.178.637, belanja iperasi sebesar Rp. 509.624.771.480, belanja pegawai sebesar Rp. 250.236.061.828, barang dan jasa sebesar Rp. 233.839.357.121, subsidi sebesar Rp. 3.374.200.000, hibah sebesar Rp. 377.719.700, bansos sebesar Rp. 21.797.432.837.

Belanja Modal sebesar Rp. 121.753.563.152, tanah sebesar. Rp. 4.000.000.000, peralatan dan mesin sebesar Rp. 21.626.895.185, gedung dan bangunan sebesar Rp. 52.790.875.680, jalan, jaringan, irigasi sebesar Rp. 36.138.792.287, aset tetap lainnya, sebesar Rp. 7.197.000.000, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000, belanja transfer sebesar Rp. 118.208.844.000, pembiayaan Daerah sebesar Rp. 34.580.359.753, penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.000.026.420, pengeluaran pembiayaan (cicilan pokok utang jatuh tempo) sebesar Rp. 33.580.333.333.(red)