Reses Di Desa Wangongira, Priska Tadjibu, Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Adat

Kilasmalut.com – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ns. Mariane Priska Tadjibu, S.Kep, menggelar reses masa sidang ke II. pada Minggu (6/7), di Desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat.

Kegiatan reses yang berlangsung di kantor Desa dan dihadiri oleh 62 warga, termasuk Penjabat Kepala Desa Hendrik Tadjibu, Ketua BPD, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi.

Sejumlah masyarakat, pertama meminta perhatian terhadap kondisi bangunan SD Wangongira yang sudah tidak layak dan memerlukan perbaikan, kedua mereka mengusulkan pemasangan meteran listrik bagi 18 rumah warga yang hingga kini belum menikmati sambungan listrik, ketiga mereka berharap adanya program bantuan rumah layak huni, mengingat terdapat 86 rumah tidak layak huni di Desa tersebut, keempat mengeluhkan sulitnya petani Wangongira memperoleh alat pertanian dan bibit dari Dinas Pertanian.

Menanggapi aspirasi tersebut, Politisi PSI ini menyampaikan beberapa langkah tindak lanjut. Untuk perbaikan gedung SD Wangongira, dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memasukkan usulan tersebut dalam dana pokok pikiran (pokir) tahun ini.

Selain itu Ia juga meminta warga untuk bersabar, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih dalam tahap pemulihan.

“Terkait pemasangan meteran listrik bagi 18 rumah, saya berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan pihak PLN. Jika ada biaya pemasangan untuk warga kurang mampu, ia siap menanggung biaya tersebut secara pribadi,”ungkapnya.

Mengenai bantuan rumah tidak layak huni, Priska akan berkonsultasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas PU, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

“Saya meenegaskan bahwa masalah ini akan menjadi catatan khusus dan akan disuarakan dalam laporan fraksi saat sidang paripurna laporan hasil reses,”ucapnya.

Reses ini merupakan bagian dari komitmen Priska untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi warga di tingkat legislatif.(red).