160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

Diduga Obral Bantuan Listrik Untuk Keluarga! Eks Kades Dodowo Dan Kerabat Berstatus ASN Masuk Daftar Penerima BPBL

Foto.Ilustrasi

Kilasmalut.com – Program bantuan negara yang seharusnya menjadi penyambung terang bagi masyarakat miskin justru diduga menjadi ruang kepentingan pribadi. Di Desa Dodowo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), muncul dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pendataan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Sorotan mengarah kepada mantan Kepala Desa Dodowo, Mufadli Hi. Abd. Mutalip. Saat masih aktif menjabat sebagai kepala desa, Mufadli diduga mengusulkan namanya sendiri bersama sejumlah anggota keluarganya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penerima bantuan pemasangan listrik gratis.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 21 nama yang diusulkan sebagai penerima manfaat program tersebut. Ironisnya, sejumlah nama dalam daftar itu diduga memiliki hubungan keluarga langsung dengan Mufadli, bahkan di antaranya berstatus pegawai pemerintah.

Padahal, program BPBL diperuntukkan bagi rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, objektivitas, dan integritas proses pendataan serta verifikasi penerima bantuan di tingkat desa.

Sejumlah nama yang menjadi sorotan antara lain Mufadli Hi. Abd. Mutalip sendiri, yang saat pengusulan masih menjabat sebagai kepala desa. Kemudian Nahrawi Hi. Abd. Mutalip, adik kandung Mufadli yang bekerja di Kantor Camat Galela Utara.

Selain itu, terdapat Faradila Sani Hi. Abdul Mutalip, keponakan Mufadli yang diketahui berstatus PNS dan bertugas sebagai bidan di Puskesmas Salimuli. Nama lainnya adalah Risman Umasangaji, suami dari Fardania Hi. Abd. Mutalip, yang juga disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan kepala desa tersebut.

Munculnya nama-nama tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Jika benar pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat desa ikut diakomodasi dalam daftar penerima tanpa memenuhi persyaratan, maka patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pendataan bantuan yang bersumber dari program pemerintah.

Baca Juga :  Pesan Haji Robert Dijalankan, AL-QOHHAR Selamatkan Harapan Pendidikan Anak Yatim

Terlebih, Mufadli saat ini diketahui telah dinonaktifkan dari jabatannya karena tersandung persoalan dugaan penyalahgunaan Dana Desa.

Warga setempat, Ahmat Sitoru, kepada wartawan, Kamis (19/11), menyayangkan jika bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera justru diduga dinikmati oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan keluarga dengan pejabat desa.

“Program bantuan ini adalah hak masyarakat miskin yang belum memiliki akses listrik mandiri. Sangat disayangkan jika proses verifikasi di tingkat desa justru dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan pribadi dan keluarga pejabat desa yang secara ekonomi sudah mapan dan berstatus PNS,”ungkap Ahmat.

Menurutnya, pendataan bantuan pemerintah tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengutamakan keluarga atau kelompok tertentu. Sebab, setiap bantuan yang dibiayai negara harus disalurkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan kedekatan maupun hubungan kekeluargaan.

Atas dugaan tersebut, masyarakat dan elemen pemuda mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, dinas terkait, serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Mereka meminta proses pengusulan 21 penerima bantuan BPBL di Desa Dodowo dibuka secara transparan, termasuk memeriksa siapa yang melakukan pendataan, siapa yang melakukan verifikasi, serta siapa yang memberikan persetujuan hingga nama-nama tersebut ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Instansi penyalur juga didesak melakukan verifikasi ulang secara faktual di lapangan. Jika ditemukan penerima yang tidak memenuhi persyaratan, kepesertaannya harus dievaluasi sesuai ketentuan agar hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Dodowo, Jais Kuna, menegaskan bahwa apabila dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data tersebut terbukti, pihak-pihak yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi administratif hingga pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Razia Di Pelabuhan Ahmad Yani, Polisi Amankan Ratusan Botol Miras

Ia menilai, penerima bantuan yang terbukti tidak memenuhi kriteria harus dievaluasi dan dapat dicoret dari daftar penerima manfaat.

“Pencabutan bantuan dan pengembalian kerugian. Penerima yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan akan dicoret dari daftar penerima manfaat dan dapat diwajibkan mengembalikan nilai bantuan atau instalasi yang telah diterima berdasarkan hasil audit Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”tegasnya.

Jais juga menyinggung kemungkinan sanksi administratif terhadap kepala desa apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proses pendataan maupun pengusulan penerima bantuan. Sanksi dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan perundang-undangan.

Begitu pula ASN yang terbukti memberikan keterangan tidak benar atau secara sadar terlibat dalam praktik penyimpangan dapat diproses melalui mekanisme disiplin kepegawaian.

Dari sisi pidana, dugaan pemalsuan data fakir miskin dapat ditelusuri melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 42 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja memalsukan data verifikasi dan validasi fakir miskin, yakni pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum juga dapat mendalami penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kini, publik menunggu keberanian Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk membongkar persoalan tersebut. Jangan sampai bantuan yang dirancang untuk menerangi rumah warga miskin justru berubah menjadi fasilitas bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan desa.(red)

You might also like
Lorem Ipsum Dolor Amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Promo Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !
error: Content is protected !!