PUTR Halut Pilih Swakelola Proyek Bronjong Rp.200 Juta, Niko : Hindari Pajak Dan Pemangkasan Volume

Kilasmalut.com – Pengelolaan anggaran pembangunan bronjong tanggul di Kali Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), mulai menjadi sorotan.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200 juta dan volume pekerjaan 42 meter, proyek tersebut diputuskan menggunakan metode swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Halut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Niko Oranye, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (10/11), membenarkan bahwa pekerjaan bronjong tersebut dikelola melalui metode swakelola. Ia berdalih, keputusan itu diambil agar volume pekerjaan tidak berkurang jika proyek diserahkan kepada pihak kontraktor melalui mekanisme tender.

“Awalnya kami berencana mengerjakan proyek ini melalui tender. Namun, jika diberikan melalui kontrak kepada pihak ketiga, volumenya akan berkurang, sementara kebutuhan penanganan Kali Tanjung Niara membutuhkan bronjong dengan volume yang lebih panjang,”ujarnya.

Menurut Niko, pertimbangan efisiensi anggaran menjadi alasan utama perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. Sebab, jika dikerjakan kontraktor, anggaran harus memperhitungkan pajak dan keuntungan perusahaan sehingga berdampak pada panjang bronjong yang dapat dibangun.

“Pertimbangan inilah yang membuat kami mengalihkan pekerjaan ke swakelola agar volumenya sesuai kebutuhan, dibandingkan diberikan kepada kontraktor yang volumenya akan berkurang,”ungkapnya.

Ia bahkan menyebut, dengan anggaran Rp.200 juta, apabila pekerjaan diserahkan kepada kontraktor, volume bronjong yang bisa dikerjakan diperkirakan hanya sekitar 25 meter. Sementara melalui swakelola, PUTR menargetkan volume pekerjaan tetap mencapai 42 meter.

“Dengan pertimbangan itu, kami kerjakan melalui metode swakelola agar volume pekerjaan tetap sesuai dengan perencanaan karena tidak ada keuntungan perusahaan yang harus diperhitungkan,”jelasnya.

Lebih lanjut, Niko menegaskan bahwa proyek bronjong tersebut telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Ia menjelaskan, proyek swakelola diumumkan melalui SIRUP, berbeda dengan proyek tender yang proses pemilihannya dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Proyek ini sudah tayang di SIRUP. Setelah itu baru diproses untuk dikerjakan. Semua proyek kami input terlebih dahulu melalui SIRUP, kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan,”terangnya.

Meski demikian, alasan efisiensi anggaran yang disampaikan PPK perlu diikuti dengan keterbukaan mengenai mekanisme swakelola, rincian penggunaan anggaran Rp.200 juta, serta pertanggungjawaban volume pekerjaan sepanjang 42 meter tersebut.

Sebab, penggunaan metode swakelola bukan berarti pelaksanaan proyek terbebas dari kewajiban transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola, termasuk memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.(red)