DPD IMM Apresiasi Langkah Tegas Polda Malut Ungkap Peredaran Senjata Api Ilegal

Kilasmalut.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku Utara (IMM Malut) mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara tidak berhenti pada pengungkapan dugaan peredaran senjata api ilegal di Halmahera Utara.

Aparat diminta membongkar tuntas dari mana senjata tersebut berasal, siapa pemasoknya, hingga kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredarannya.

Ketua Umum DPD IMM Malut, M. Taufan Baba, mengapresiasi langkah tegas Polda Maluku Utara dalam mengungkap dugaan peredaran senjata api ilegal tersebut. Menurutnya, pengungkapan ini merupakan langkah penting untuk mencegah ancaman keamanan yang lebih besar di wilayah Maluku Utara.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku Utara beserta jajaran atas keberhasilan mengungkap peredaran senjata api ilegal. Ini bukan sekadar keberhasilan penindakan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menjaga masyarakat Maluku Utara dari potensi ancaman keamanan yang lebih besar,”jelasnya, Sabtu (8/8).

Namun, IMM Malut mengingatkan agar penindakan tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan. Sebab, jika benar terdapat jaringan peredaran senjata api ilegal, maka menangkap pelaku di tingkat bawah tanpa mengungkap sumber dan jalur distribusinya dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Menurut Taufan, peredaran senjata api ilegal bukan perkara kriminal biasa. Keberadaan senjata ilegal dapat meningkatkan potensi kejahatan, memperbesar risiko konflik, sekaligus mengancam stabilitas keamanan masyarakat.

“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Kami berharap aparat dapat membongkar sampai ke sumber dan jaringan pemasoknya. Kalau memang ada jaringan yang lebih besar, harus diungkap secara tuntas,”tegasnya.

IMM Malut pun mendorong Polda Maluku Utara melakukan penelusuran menyeluruh terhadap asal-usul senjata, jalur distribusi, pihak yang diduga memasok, pihak yang menerima, serta kemungkinan keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut.

Taufan menilai pengungkapan kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat untuk memperketat pengawasan terhadap jalur masuk barang ilegal ke Maluku Utara. Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas banyak pulau, menurutnya, menuntut pengawasan keamanan yang lebih ketat dan terintegrasi.

“Jangan sampai Maluku Utara menjadi ruang bagi jaringan peredaran senjata ilegal. Negara harus hadir dan memastikan masyarakat merasa aman,”katanya.

Selain penindakan, IMM Malut juga mendesak penguatan koordinasi antara Polda Maluku Utara, Polres jajaran, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Menurutnya, pemberantasan peredaran senjata ilegal tidak akan maksimal jika hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Partisipasi masyarakat, kata Taufan, juga menjadi bagian penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Karena itu, ia mendorong adanya kanal pengaduan yang mudah diakses serta mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi kepada aparat.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat. Masyarakat juga memiliki peran penting. Karena itu, kami mendorong adanya kanal pengaduan dan mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi terkait dugaan peredaran senjata ilegal,”ujarnya.

IMM Malut menilai keberhasilan Polda Maluku Utara mengungkap dugaan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan di wilayah kepulauan dan titik-titik yang rawan menjadi jalur masuk barang ilegal.

Taufan menegaskan, langkah penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih. Jika dalam pengembangan kasus ditemukan pihak lain yang terlibat, aparat diminta mengusutnya sesuai hukum yang berlaku.

“Kami berharap langkah tegas seperti ini terus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai Maluku Utara menjadi ruang bagi jaringan peredaran senjata ilegal. Negara harus hadir dan memastikan masyarakat merasa aman,”harapnya.

DPD IMM Malut menegaskan akan terus memberikan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penegakan hukum, serta terciptanya keamanan dan ketertiban di Maluku Utara.(red)