DPP IMM Ancam Laporkan PUPR Halsel Ke Kejagung Dan KPK, Dermaga Rp58 Miliar Jadi Sorotan

Kilasmalut.com – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) melontarkan peringatan keras kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan. Jika tetap menutup akses informasi terkait proyek Dermaga Semut Tuokona dan berbagai persoalan utang proyek yang membelit daerah, DPP IMM memastikan akan melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sikap tertutup yang ditunjukkan PUPR Halsel dinilai bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan telah memantik kecurigaan publik terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh diabaikan oleh badan publik. Menurutnya, semakin lama dokumen proyek ditutup rapat, semakin besar pula pertanyaan masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang disembunyikan.

“Jika PUPR Halsel terus menutup informasi dan enggan membuka seluruh dokumen proyek kepada publik, maka jangan salahkan masyarakat jika muncul kecurigaan besar. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Karena itu kami sedang menyiapkan laporan resmi ke Kejagung dan KPK agar seluruh persoalan ini dibongkar dan diperiksa secara menyeluruh,”tegas Usman.

Sorotan DPP IMM tertuju pada proyek Dermaga Semut Tuokona yang menghabiskan anggaran sekitar Rp58 miliar. Proyek tersebut telah berulang kali menjadi perhatian publik akibat keterlambatan pekerjaan, persoalan pembayaran kepada kontraktor, hingga berbagai polemik yang menyertainya.

Bahkan, sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya tunggakan pembayaran bernilai miliaran rupiah serta keterlambatan progres pekerjaan yang memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola proyek dan penggunaan anggaran daerah.

DPP IMM menilai masyarakat berhak mengetahui secara rinci seluruh aspek proyek tersebut, mulai dari progres fisik pekerjaan, realisasi penggunaan anggaran, mekanisme pembayaran, addendum kontrak, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

“Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu rakyat berhak mengetahui ke mana setiap rupiah dibelanjakan. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi simbol kemajuan daerah justru berubah menjadi monumen kegagalan birokrasi dan meninggalkan jejak persoalan yang belum terjawab,”katanya.

Tak hanya Dermaga Semut Tuokona, DPP IMM juga mengisyaratkan akan meminta aparat penegak hukum menelusuri berbagai proyek infrastruktur lain yang diduga menyisakan persoalan administrasi, utang proyek, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

“Kami meminta Kejagung dan KPK turun tangan. Jangan menunggu persoalan ini semakin membesar. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran hukum, siapa pun yang terlibat wajib diproses tanpa pandang bulu,”tegasnya.

DPP IMM menilai, menutup akses informasi terhadap proyek yang dibiayai APBD hanya akan memperkuat persepsi negatif publik dan memperbesar dugaan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai penutup, DPP IMM melayangkan ultimatum terbuka kepada PUPR Halsel.

“Pilihannya sederhana: buka seluruh dokumen dan data proyek kepada publik atau bersiap menghadapi pengawasan ketat serta pelaporan di tingkat nasional. Kami tidak akan berhenti sampai seluruh persoalan ini terang-benderang dan diketahui masyarakat,”pungkasnya.(red)