Tindak Lanjut Usulan Bupati, BPJN Malut Dan PUTR Halut Survei Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Di Loloda Utara

Kilasmalut.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Halmahera Utara melakukan survei kondisi jalan dan jembatan di ruas Ngajam–Apulea, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (22/1).

Survei tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, terkait penanganan infrastruktur jalan dan empat jembatan yang selama ini menjadi akses vital masyarakat setempat. Empat jembatan yang diusulkan untuk ditangani masing-masing berada di sungai Ake Worimoi, Ake Doitia, Ake Puru, dan Ake Asmiro.

PPK Perencanaan Satker P2JN BPJN Maluku Utara, Bahri Sangaji, mengatakan survei lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi riil jalan dan jembatan sebelum dilakukan perencanaan teknis lanjutan.

“Survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting jalan dan jembatan, sekaligus menentukan rencana detail penanganan yang akan dilakukan,”ujar Bahri.

Menurutnya, hasil survei akan menjadi dasar penentuan kebutuhan teknis, mulai dari jumlah bentang jembatan, kondisi aliran sungai, hingga kemungkinan perubahan kontur akibat bencana alam.

“Semua hasil survei akan kami laporkan ke pusat untuk selanjutnya menunggu instruksi dan keputusan lebih lanjut,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Halmahera Utara, Williams Jesajas, menegaskan bahwa survei tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari permohonan resmi Bupati Halmahera Utara kepada pemerintah pusat.

“Survei ini dilakukan sebagai persiapan rencana detail penanganan ruas jalan dan empat jembatan di Ngajam–Apulea,”katanya.

Namun demikian, Williams mengakui hingga saat ini belum ada kepastian waktu pelaksanaan proyek pembangunan maupun perbaikan infrastruktur tersebut, meskipun telah ada disposisi dari Menteri dan Direktur Jenderal terkait.

“Disposisi dari Menteri dan Dirjen sudah ada, tetapi jadwal pasti pelaksanaan proyek belum ditetapkan,”pungkasnya.(red)