Saat Di Konfirmasi, Sekretariat Pemda Halut ‘Pimpong’ Anggaran Medical Check Up Kepala Daerah Sebesar Rp. 450 Juta

Kilasmalut.com – Di tengah penyerapan APBD dan PAD tahun 2025 yang masih terkatung-katung dan jauh dari kata optimal, publik justru disuguhi fakta mencengangkan, anggaran medical check up Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara sebesar Rp. 450 juta dilaporkan habis terpakai pada tahun 2025.

Situasi ini memantik tanda tanya besar. Ketika program pembangunan dan pelayanan publik berjalan tersendat, anggaran ratusan juta rupiah justru mengalir deras untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan kepala daerah tanpa penjelasan yang transparan ke publik.

Upaya konfirmasi kepada Bendahara Kesekretariatan Pemda Halut pun berujung buntu. Alih-alih memberikan penjelasan, yang bersangkutan justru melempar tanggung jawab ke atasan.

“Mohon maaf pak, saya punya pimpinan dalam hal ini pak Sekda dan juga pak Kabag. Jika ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi bisa langsung dengan pimpinan saya,”ujarnya.

Ketika didesak lebih jauh berapa kali medical check up dilakukan dalam setahun, serta berapa biaya per sekali pemeriksaan jawaban kembali mengambang tanpa kejelasan.

“Saya sudah sampaikan ke pak Sekda dan pak Kabag terkait hal ini. Jika ada yang ingin dikonfirmasi, bisa langsung ke pimpinan,”katanya lagi, seolah menutup ruang transparansi.

Sikap saling lempar tanggung jawab ini justru mempertebal kecurigaan publik. Di saat rakyat menanti kepastian penggunaan anggaran daerah yang akuntabel, pejabat terkait malah memilih bungkam dan berlindung di balik hierarki birokrasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah penggunaan anggaran Rp. 450 juta tersebut benar-benar proporsional, atau justru menjadi cermin buruknya tata kelola keuangan daerah?

Jika dibiarkan tanpa penjelasan terbuka, polemik ini berpotensi menjadi bola liar yang menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah Halmahera Utara.

Transparansi bukan pilihan melainkan kewajiban. Dan saat pejabat memilih diam, publik berhak curiga.(red)