Rapat Perdana 2026, Bupati Halut Pasang Target, OPD Wajib Tingkatkan Layanan

Kilasmalut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menggelar rapat perdana usai libur cuti bersama Tahun Baru 2026. Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Bupati Dr. Piet Hein Babua bersama Wakil Bupati Dr. Hi. Kasman Hi. Ahmad, dan dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 17 camat se-Kabupaten Halmahera Utara.

Rapat yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua ini menjadi momentum awal bagi Pemda Halut untuk menegaskan arah kebijakan dan target kerja sepanjang tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Drs. E.J. Papilaya, menegaskan bahwa Pemda Halut tidak lagi mentolerir pola kerja birokrasi yang bersifat rutinitas dan seremonial. Seluruh OPD dituntut bekerja lebih profesional, bersih, dan berorientasi pada hasil.

“Memasuki awal tahun 2026, Pemda Halut menargetkan capaian strategis, mulai dari kebersihan, tata kelola pemerintahan yang baik, hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang benar-benar dirasakan masyarakat,”ujar Papilaya, Senin (5/1).

Papilaya menjelaskan, arah kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad, yang disampaikan dalam forum rapat pimpinan OPD sebagai langkah percepatan reformasi birokrasi.

“Bupati telah memaparkan 15 poin strategis, mulai dari penguatan pertumbuhan ekonomi daerah hingga pembenahan manajemen dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN),”ungkapnya.

Lebih lanjut, Papilaya menyebutkan bahwa peningkatan kinerja OPD menjadi kunci utama bagi Halmahera Utara untuk mempertahankan Zona Hijau Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil diraih pada tahun 2025.

“Halmahera Utara telah diakui sebagai daerah inovatif. Selain itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menunjukkan peningkatan signifikan,”bebernya.

Namun demikian, Sekda menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh berhenti pada prestasi administratif semata, melainkan harus diterjemahkan dalam pelayanan nyata dan akuntabel di seluruh lini pemerintahan.

“Capaian ini harus dijaga dan ditingkatkan sepanjang 2026. Selain meningkatkan kepercayaan publik, hal ini juga berdampak langsung pada besaran insentif yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkab Halut,”tegasnya.(red)