Pupuk Subsidi Jadi Ladang Kejahatan, Kejari Halut Akan Panggil Kadistan Dan Distribusi Bermasalah

Kilasmalut.com – Bau busuk dugaan peredaran pupuk subsidi palsu di Kabupaten Halmahera Utara kian menyengat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara, memastikan akan segera memanggil Kepala Dinas Pertanian Halut beserta pihak distributor pupuk subsidi untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Halut, Leonardus Yakadewa, menegaskan bahwa pemanggilan tersebut merupakan langkah lanjutan atas laporan serius yang mengindikasikan manipulasi pupuk subsidi yang diduga palsu namun telah disalurkan kepada petani.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Kepala Dinas Pertanian Halmahera Utara beserta sejumlah bidang yang melekat di dinas tersebut,”tegasnya, Selasa (20/1).

Kasus ini dinilai bukan persoalan sepele. Pupuk subsidi yang seharusnya menjadi penopang utama produktivitas petani kecil, justru diduga menjadi ladang permainan kotor oknum-oknum yang haus keuntungan.

Ironisnya, pupuk tersebut telah didistribusikan ke penerima dan dinyatakan sudah tersuplai, namun hingga kini belum diketahui secara pasti jumlah pupuk yang diduga bermasalah.

Leonardus mengungkapkan, Kejari Halut telah lebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dari internal Dinas Pertanian, khususnya dari bidang-bidang teknis yang berkaitan langsung dengan distribusi pupuk subsidi.

“Untuk pihak distributor pupuk subsidi, yang saat ini berada di Kota Manado, memang belum kami periksa. Namun itu akan segera kami lakukan,”ujarnya.

Ia menegaskan, Kejaksaan tidak akan berhenti pada level saksi semata. Seluruh mata rantai distribusi, mulai dari kebijakan, pengadaan, hingga penyaluran pupuk subsidi, akan dibongkar secara menyeluruh.

“Kami akan memanggil pihak distributor, Kepala Dinas Pertanian, serta seluruh bidang terkait di Dinas Pertanian Halmahera Utara,”bebernya.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola sektor pertanian di Halmahera Utara.

Jika dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap petani dan ketahanan pangan daerah. Publik kini menanti: siapa yang bermain, siapa yang dilindungi, dan siapa yang harus bertanggung jawab di hadapan hukum.(red)