Kilasmalut.com – Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut), keluar daerah dinilai hanya bersenang-senang ke Jakarta, padahal konisi keuangan daerah sementara ini kritis.
Faraksi PAN dan PKB menilai, keluar daerah tiga pimpinan DPRD tidak membawah dampak apa-apa terhadap daerah, justeru hanya menghabiskan anggaran daerah.
Anggota DPRD Halut Fraksi Partai PKB Fahmi Musa, menegaskan bahwa pasca di lantik sebagai unsur pimpinan DPRD Halut, sudah lebih dari 5 kali melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Hanya saja perjalanan tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa untuk menseriusi sujumlah persoalan di daerah,”
“Sejak dilantik unsur pimpinan di DPRD sudah keluyuran ke luar daerah, tanpa kepastian terkait dengan persoalan di daerah yang saat ini menjadi PR yang tidak tuntas di selesaikan,”jelasnya Kamis (6/3).
Menurutnya, Perjalanan tersebut hanya terkesan seperti Plesir yang menghabiskan uang daerah tanpa kepastian, padahal sejumlah masalah saat ini belum mampu diselesaikan yang ditinggalkan FM-Mantap diperiode kedua ini.
“Ketika pulang melakukan perjalanan ke luar daerah, seharusnya unsur pimpinan melakukan rapat bersama dengan anggota DPRD, sehingga hasil konsultasi yang ada bisa diketahui dan di bahas bersama agar mempunyai kesepakatan secara kelembagaan, dengan demikian DPRD sendiri bisa mengambil langkah secara pasti dan terukur,”tegasnya.
Hal semada juga disampaikan anggota DPRD Fraksi PAN Jumar Mafoloi, diri menegaskan persoalan yang krusial itu diantaranya Ranperda yang seharusnya dibahas dan harusnya diberikan suport kepada pemerintah daerah, sehingga bisa mengatasi krisis keuangan. Ini justru tertahan karena unsur pimpinan DPRD tidak berada di tempat.
“Setiap mau bahas Ranperda selalu saja terhambat, karena pimpinan tidak berada di dalam daerah dan sementara berada di luar. Ini bagaimana DPRD sebagai lembaga pengawasan yang selain mengawasi harus segera membantu daerah agar melewati krisis keuangan daerah. Dimana devisit anggaran yang sangat Fantastis angkanya,”bebernya.
Selain masalah itu, hutang BPJS kesehatan juga belum selesai dibayarkan sampai saat ini tunggakan Pemda Halut ke BPJS sebesar Rp. 22 miliar, ribuan masyarakat di Halut terpaksa melakukan perawan medis ke RISD maupun Puskesmas tidak bisa menggunakan BPJS kesehatan karena sudah tidak aktif.
“Saat ini, ribuan masyarakat yang tercatat dalam Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) saat ini tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di RSUD Tobelo. Sementara biaya pengobatan sudah sangat mahal. Hal ini yang di konsultasikan unsur pimpinan ke pemerintah pusat sama sekali tidak di bahas bersama anggota agar bisa sama-sama mencari solusi dengan pemerintah setempat. Jadi menurut kami Unsur pimpinan DPRD hanya plesir ke luar daerah, bukan mengurus persoalan daerah.”tutupnya. (red)
