Penyusunan RKPD 2026, Bupati Halut Tegaskan Tidak Ada Deal-Deal Diluar Sistem

Kilasmalut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, bersama forum lintas perangkat daerah, kegiatan ini dilaksanakan di Green land Hotel Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kamis (10/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Halut Dr. Piet Hein Babua, Sekda, E. J. Papilaya, para asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Camat dan para Kasubag perencanaan.

Bupati Halut Dr. Piet Hein Babua dalam sambutannya, mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada petugas Damkar, TNI/Polri, PDAM Tobelo dan tim Rescue PT. NHM yang sudah bekerja keras, memadamkan api saat terjadi kebakaran, sehingga semuanya bisa teratasi.

Forum lintas perangkat daerah ini merupakan amanat UU no 24 tahun 2005, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur secara teknis mulai dari pemerintah yang tinggi sampai yang terendah.

“Kami meminta keseriusan dari pimpinan SKPD dan semua perangkatnya, agar jangan hanya perintah staf, sehingga tidak tahu tentang apa yang disusun,”ucapnya.

“Dirinya mengingatkan, bahwa pimpinan SKPD jangan hanya perintah Kasubag untuk buat program dan saat ditanya, bukan pimpinan yang jelaskan tetapi Kasubag program yang menjelaskan. Kalian harus rubah pola pikir ini karena pada dasarnya, pimpinan SKPD yang mengambil keputusan,”sambungnya.

Sebab itu lanjutnya, ikuti secara cermat program yang direncanakan yang merupakan hasil diskusi bersama, bukan diskusi pimpinan, Kasubag perencanaan dan bendahara selama ini ada kesan bahwa program itu hanya diketahui oleh tiga orang saja.

“Saya perlu tegaskan, bahwa di tahun 2025 ini ada instruksi dari Presiden untuk efesiensi. Jadi program-program menyangkut dengan perjalanan dinas, study banding, study referensi dan kegiatan sejenisnya harus dipikirkan secara matang,”tegasnya.

Bappeda harus menyusun program harus sinkronisasi dengan program pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, agar program yang disusun dapat menjadi perhatian mereka. Selain itu dirinya menegaskan jangan ada deal-deal dengan siapapun dalam pelaksanaan program. Belajar dan siapkan diri anda, karena kedudukan anda sebagai pejabat eselon II setara dengan DPRD.

“Negeri kita ini sudah rusak karena ada yang sudah menjanjikan proyek. Tidak boleh ada kesepakatan atau deal- deal di luar sistem pemerintah. Jangan sampai kebijakan lebih besar dari pada aturan,”tutupnya. (red)