Pemda Halut Teken KUA-PPAS 2026, Target Rp. 1,15 Triliun, Pendapatan Transfer Turun Rp. 119 Miliar

Kilasmalut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 ke DPRD.

Penyerahan dilakukan Wakil Bupati Halut, Kasman Hi. Ahmad, kepada Ketua DPRD Christina Lesnussa dalam rapat paripurna, Rabu (1/10).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Christina Lesnussa, didampingi Wakil Ketua I Inggrid Paparang dan Wakil Ketua II Abdillah Bailussy. Hadir pula Kajari Halut Bambang Sunoto, Kasdim 1508/Tobelo Mayor Inf. Salim, Wakapolres Halut Kompol Saiful Egal, serta pimpinan OPD dan anggota DPRD Halut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan, dokumen KUA-PPAS 2026 harus disusun secara rasional dan terukur, agar tidak mengganggu realisasi belanja daerah.

“Kita sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pembentukan Badan Pendapatan Daerah menjadi langkah strategis untuk lebih fokus mengidentifikasi dan mengoptimalkan PAD,”tegas Christina.

Sementara itu, Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad menekankan, penyampaian KUA-PPAS adalah kewajiban konstitusional sekaligus pijakan utama penyusunan RAPBD 2026. Ia mengangkat tema pembangunan tahun depan: “Memperkuat Pondasi Layanan Dasar dan Struktur Sosial sebagai Landasan Pembangunan yang Tangguh dan Inklusif.”

Kasman menyebut ada enam arah kebijakan pembangunan tahun 2026, mulai dari peningkatan investasi berbasis potensi SDA, percepatan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan produksi pertanian, perikanan, hingga layanan pendidikan dan kesehatan terutama penanganan stunting, serta peningkatan kualitas SDM agar siap menghadapi pasar kerja.

Terkait keuangan daerah, Pemda Halut menargetkan pendapatan tahun 2026 sebesar Rp 1,158 triliun. Namun, transfer ke daerah dari pusat justru mengalami penurunan signifikan, yakni Rp 119,18 miliar. Kondisi ini memaksa Pemda melakukan efisiensi belanja serta menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan transfer keuangan yang menurun, kita harus berani melakukan efisiensi di semua sektor dan memperkuat strategi peningkatan PAD,”tururnya.(red)