
Kilasmalut.com – Progres pembangunan Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Halmahera Utara terus berjalan, meski diakui masih menghadapi keterlambatan di sejumlah titik.
Kepala Dinas UMKM Halmahera Utara, Rizal Hamanur, menyampaikan bahwa hingga saat ini baru satu gerai yang rampung 100 persen, yakni Kopdes Merah Putih Desa Kalipitu. Sementara sebagian lainnya berada pada tahap pembangunan 60 hingga 70 persen, dan beberapa desa masih dalam tahap fondasi.
“Yang sudah 100 persen baru satu, yaitu Desa Kalipitu. Beberapa lainnya sudah 60 hingga 70 persen, dan ada yang baru tahap fondasi seperti Desa Ngediho dan Patang. Di Kecamatan Kao juga ada Sosangaji, Dindim, Beringin, serta dua desa di Malifut,”ujar Rizal, Senin (23/2).

Secara keseluruhan, pembangunan Kopdes Merah Putih di Halmahera Utara yang telah berjalan mencapai sekitar 25 unit, meski sebagian masih dalam tahap persiapan lahan. Ia mengakui, progres di Maluku Utara secara umum memang masih tergolong lamban dibanding sejumlah provinsi lain seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang telah mencatat beberapa unit rampung 100 persen.
“Kami akui ada keterlambatan, tidak hanya di Halut tetapi juga secara umum di Maluku Utara. Sementara provinsi tetangga sudah ada yang tuntas,”katanya.
Rizal juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek secara nasional. Menurutnya, hasil rapat daring nasional menunjukkan keterlambatan pembangunan terjadi di sejumlah wilayah, terutama Papua, Maluku, dan Maluku Utara.
“Kami meminta agar PT Aglinas yang memenangkan tender proyek ini bisa mempercepat pekerjaan. Karena memang ada keterlambatan yang harus diakui,”tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa lambannya progres pembangunan dapat memicu pesimisme di kalangan pengurus koperasi. Bahkan, kata dia, sudah muncul fenomena pengurus yang mengundurkan diri akibat ketidakpastian progres.
“Kalau keterlambatan ini dibiarkan, bisa menurunkan semangat pengurus. Padahal Kopdes Merah Putih ini dirancang sebagai pilot project penguatan mata rantai ekonomi hingga ke tingkat desa,”ujarnya.
Rizal berharap Satgas Nasional yang melibatkan 18 kementerian dapat segera melakukan rapat evaluasi, sehingga target penyelesaian fisik pada Juni mendatang dapat tercapai. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan percepatan sesuai Instruksi Presiden dan menjaga nama baik program nasional.
“Kami ingin ada percepatan nyata agar optimisme kembali tumbuh. Jangan sampai program strategis nasional ini justru memunculkan keraguan di tingkat desa,”pungkasnya.(red).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !