Kilasmalut.com – Musyawarah Nasional (Munas) Forum koordinaso Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkonas DOB), kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada 21 Februari 2025, yang bertempat di gedung Nusantara III DPR RI.
Salah satu tokoh masyarakat Galda yang hadir dalam acara Forkonas DOB Husni Amal, mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan ini ada dua agenda penting, yakni pertama melakukan pemilihan ketua Forkonas DOB, kedua mendesak Pemerintah Pusat agar mencabut moratorium dan mempercepat peraturan pemerintah tentang penataan daerah.
“Intinya daerah-daerah yang sudah keluar ampresnya dan rancangan UU akan menjadi skala prioritas, sampai dengan hari ini yang masuk dalam agenda Forkonas DOB nasional dan akan masuk ke dewan pimpinan pusat, terutama Komisi II DPR RI, DPD RI dan Kementrian dalam negeri, sekitar 116 CDOB,”ucapnya Sabtu (22/2).
Ia menyebutkan, dimasa pemerintahan SBY Galela-Loloda masuk dalam ampres kelompok 22, untuk Wasilei dan Obi masuk dalam kelompok 65, ampres 22 Galela-Loloda masuk dalam urutan ke 14.
“Insya allah pengiriman dokumen ini ke Pemerintah Pusat seperti DPR RI dan DPD RI, Maluku Utara masuk pada angka-angka kecil, kami mendesak agar setiap tahun dilakukan DOB dibeberapa Kabupaten/Kota di Indonesia,”ujarnya
Dalam kloter pertama lanjutnya, setelah pencabupatn moratorium dan penandatangan peraturan pemerintah oleh Kemendagri berdasarkan pernyataan Menpan Ariya Bima, maka DOB Galda Masuk dalam kloter pertama.
“Perlu digaris bawahi dan masyarakat harus mengetahui, ini adalah agenda nasional bukan kemauan dari masing-masing daerah seperti perjuangan sebelumnya, ini merupakan perjuangan kolektif melalui Forkonas DOB seluruh Indonesia,”bebernya.
Agenda ini setiap daerah yang hadir mereka membawa anggota DPRD mereka dan kepala daerah, namun berbeda dengan Halut undangan sudah disampaikan ke Bupati dan DPRD namun tidak satupun perwakilan Pemda yang hadir.
“Kami sangat menyesal karena tidak ada perwakilan dari Pemda Halut maupun DPRD yang hadir dalam Forkonas DOB, secara formal kami sudah layangkan undangan kepada dua lembaga ini namun sejauh ini mereka tidak hadir,”tuturnya. (red)
