Kilasmalut.com – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Halmahera Utara mendesak Pemerintah Daerah segera membangun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hibualamo.
Langkah ini dinilai strategis untuk mengelola potensi ekonomi daerah yang terus berkembang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan eksternal yang selama ini dinilai kurang memberi dampak signifikan bagi pembangunan Halut.
Ketua IKA PMII Halut yang juga Anggota Komisi II DPRD Halut, Fahmi Musa, menegaskan bahwa hampir seluruh dana pemerintah, mulai dari Dana Transfer Umum (DTU) hingga Dana Desa, serta simpanan nasabah umum, justru tersimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku-Malut. Nilainya ditaksir mencapai hampir Rp1 triliun, namun dividen yang kembali ke daerah masih sangat kecil.
“Bayangkan, dana yang kita titipkan di BPD jumlahnya hampir satu triliun, tapi dividen yang kita terima sangat minim. Ini jelas tidak sebanding dengan potensi yang kita miliki,”tegas Fahmi, Sabtu (27/9).
Fahmi mencontohkan, di Maluku Utara sejumlah daerah seperti Ternate dan Halmahera Selatan telah memiliki bank daerah sendiri. Bahkan, BPRS Saruma di Halmahera Selatan mampu mencatat laba hingga Rp15 miliar hanya dari modal Rp380 miliar yang dikelola.
Menurutnya, Halmahera Utara sudah sangat layak membangun BPR Hibualamo, apalagi daerah ini memiliki berbagai industri pengolahan, baik sektor tambang maupun non-tambang, dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberadaan BPR tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. BPR dapat fokus menyalurkan kredit bagi UMKM, nelayan, petani, hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan dengan akses yang lebih mudah.
“Kalau Pemda serius, BPR ini bisa jadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Keuntungan yang diperoleh dari kredit rakyat akan kembali lagi kepada rakyat, bukan tersedot ke pusat seperti yang terjadi selama ini,”pungkasnya.(red)
