Dugaan ‘Keistimewaan’ PT Position, Satgas PKH Dipertanyakan, Usman : Lolos Sangsi Jadi Preseden Buruk Penegak Hukum

Kilasmalut.com – Aroma kejanggalan dalam penertiban tambang di kawasan hutan kembali mencuat. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) melontarkan kritik keras terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) setelah muncul dugaan bahwa perusahaan tambang nikel PT Position justru lolos dari sanksi administratif, meski aktivitasnya disinyalir bermasalah di kawasan hutan.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, menyebut kondisi ini sebagai alarm serius bagi integritas penegakan hukum sektor sumber daya alam, sekaligus memantik tanda tanya besar di ruang publik.

“Jika benar PT Position tidak dikenakan sanksi administratif, maka ini preseden yang sangat buruk bagi penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan. Negara tidak boleh terlihat tunduk pada kekuatan modal, apalagi jika dugaan pelanggaran terjadi di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi,”tegas Usman, Selasa (10/3).

Menurutnya, pembentukan Satgas PKH oleh pemerintah semestinya menjadi instrumen keras untuk menertibkan praktik tambang ilegal atau bermasalah di kawasan hutan. Namun jika ada perusahaan yang diduga bermasalah tetapi justru lolos dari sanksi, maka publik berhak mempertanyakan ketegasan sekaligus integritas satgas tersebut.

“Satgas PKH jangan sampai kehilangan wibawa di mata publik. Jika perusahaan yang diduga bermasalah tidak disentuh sanksi, maka wajar jika muncul dugaan adanya kejanggalan dalam proses penertiban itu,”ujarnya.

Bayang-bayang Afiliasi dengan Grup Tambang Besar

Usman juga menyoroti informasi yang beredar mengenai dugaan keterkaitan PT Position dengan jaringan grup tambang besar.

Berdasarkan sejumlah data yang beredar di publik, PT Position disebut-sebut memiliki hubungan dengan PT Tanito Harum Nickel, yang berada dalam jaringan bisnis PT Harum Energy Tbk.

Perusahaan energi tersebut diketahui dimiliki oleh pengusaha tambang nasional Kiki Barki, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain besar di industri batu bara dan kini agresif melakukan ekspansi ke sektor nikel.

“Struktur kepemilikan ini menimbulkan kekhawatiran publik. Jangan sampai muncul kesan bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi dengan grup besar justru mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum,”kata Usman.

Aktivitas Tambang di Halmahera Timur Jadi Sorotan

PT Position diketahui memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pusat ekspansi industri nikel nasional.

Namun aktivitas pertambangan di kawasan tersebut kerap disorot karena beririsan dengan kawasan hutan dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, jika tidak diawasi secara ketat.

DPP IMM menegaskan negara tidak boleh ragu bertindak tegas terhadap setiap dugaan pelanggaran, tanpa memandang besar kecilnya kekuatan ekonomi yang berada di belakang perusahaan.

IMM: Satgas PKH Jangan Tebang Pilih

Lebih jauh, Usman mengingatkan bahwa Satgas PKH dibentuk untuk menertibkan, bukan sekadar menjadi simbol penegakan hukum.

Karena itu, satgas diminta menunjukkan keberanian dan integritas penuh dalam menindak setiap perusahaan yang diduga melanggar aturan di kawasan hutan.

“Satgas PKH tidak boleh tebang pilih. Jika ada perusahaan yang terbukti melanggar, maka sanksi administratif harus dijatuhkan, bahkan sampai pencabutan izin dan proses hukum. Jangan sampai publik justru melihat Satgas seperti melindungi perusahaan tertentu,”tegasnya.

DPP IMM juga mendesak pemerintah membuka secara transparan seluruh data terkait status hukum, perizinan, hingga hasil evaluasi terhadap aktivitas PT Position di kawasan hutan.

“Jika negara sampai kalah oleh kekuatan korporasi, maka yang menjadi korban adalah lingkungan, masyarakat lokal, dan masa depan generasi mendatang. Satgas PKH harus membuktikan bahwa negara masih berdiri tegak di atas hukum,”pungkasnya.(red)